Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4%, Sri Mulyani Andalkan Konsumsi Rumah Tangga hingga Bantuan Sosial
JAKARTA - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar 5,4%. Angka tersebut dianggap terlalu ambisius oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI karena konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi turun di kuartal II 2017.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah menargetkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa mencapai 5,1% di 2018. Selain itu juga akan di dorong oleh investasi yang diperkirakan tumbuh 6,3%. Sehingga pertumbuhan 5,4% bisa tercapai.
Baca juga: Dikritik DPR soal Pertumbuhan Ekonomi 2018 Terlalu Optimistis, Sri Mulyani: Tetap Realistis!
"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun 2018, konsumsi rumah tangga diharapkan dapat tumbuh 5,1%, untuk itu stabilitas harga barang pokok dan ketersediaan pasokan pangan akan dijaga. Program bantuan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran juga akan diperkuat," ungkap Sri Mulyani di Ruang Rapat Paripurna, Jakarta, Kamis (31/8/207).
"Ini tidak hanya baik dari segi penurunan kesenjangan, namun juga positif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkeadilan serta inklusif," imbuhnya.
Sementara itu, konsumsi Pemerintah diproyeksikan dapat tumbuh 3,8% dengan fokus anggaran belanja yang makin efisien, konsisten dengan prioritas untuk menunjang pemberantasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan memperbaiki produktivitas ekonomi nasional.
Baca juga: Sri Mulyani Paparkan 3 Strategi Kebijakan Fiskal, dari Pengelolaan Utang hingga Maksimalkan Pajak
Selanjutnya investasi akan didorong melalui keberlanjutan pembangunan proyek utama nasional serta berbagai kebijakan simplikasi peraturan, percepatan, dan mempermudah kegiatan usaha serta proses bisnis yang dilakukan oleh pemerintah.
"Investasi pada tahun 2018 dapat diperkirakan tumbuh sekitar 6,3% dan kinerja ekspor diharapkan dapat tumbuh 5,1%. Sementara impor difokuskan untuk stabilisasi dan pemenuhan kebutuhan prioritas seperti proyek infrastruktur, pangan, dan bahan baku dengan tetap memperkuat produksi dalam negeri," jelasnya.
Program pengendalian inflasi yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari semakin rendah dan terkendalinya laju inflasi dari 8,4% di tahun 2014 menjadi 3% pada tahun 2016.
Baca juga: Usai Dampingi Jokowi, Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Bambang ke Paripurna DPR Bahas RAPBN 2018
Sri Mulyani menjelaskan Inflasi yang rendah adalah baik untuk menjaga daya beli, mendorong sektor riil bergerak lebih sehat, dan meningkatkan keadilan ekonomi karena masyarakat menengah dan bawah jauh lebih rentan dan tergerus kesejahteraannya oleh inflasi dibandingkan kelompok terkaya.
"Pemerintah akan menjaga Administered Price, meningkatkan pasokan serta distribusi pangan, dan meningkatkan ketahanan pangan serta energi. Keberhasilan dari kebijakan yang telah dijalankan akan menjadi dasar perbaikan program kebijakan pengendalian inflasi pada tahun 2018. Dengan demikian maka inflasi dapat dijaga pada tingkat 3,5%," tukasnya.
(Rizkie Fauzian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
