Image

Sri Mulyani Paparkan 3 Strategi Kebijakan Fiskal, dari Pengelolaan Utang hingga Maksimalkan Pajak

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Kamis 31 Agustus 2017, 12:51 WIB
https img k okeinfo net content 2017 08 31 20 1766821 sri mulyani paparkan 3 strategi kebijakan fiskal dari pengelolaan utang hingga maksimalkan pajak lnbvICXkal jpg Foto: Lidya Julita Sembiring/Okezone

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat Paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Adapun agenda memberikan jawaban atas pertanyaan 10 Fraksi terhadap RAPBN 2018 dan Nota Keuangannya.

Sri Mulyani sebelum memberikan jawaban menjelaskan bahwa APBN adalah instrumen penting dalam mengelola perekonomian dan dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia.

Baca juga: Usai Dampingi Jokowi, Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Bambang ke Paripurna DPR Bahas RAPBN 2018

Sehingga, memasuki tahun keempat RPJMN 2015-2019, RAPBN tahun 2018 mempunyai peranan yang semakin strategis, baik dalam mengevaluasi capaian kinerja pembangunan yang telah dilakukan dalam periode 2015-2017.

"RAPBN 2018 harus mampu menjadi alat percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang makin efektif dan efisien, dengan berfokus pada penganggaran belanja yang makin produktif sesuai prioritas nasional yang tertuang dalam RKP 2018," ungkap Sri Mulyani di Ruang Rapat Paripurna, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Baca Juga: APBN Terakhir, Jokowi Minta Anggaran Negara Difokuskan untuk Rakyat

Selain itu, sesuai pidato Presiden pada Agustus 2017 yang lalu, Sri Mulyani memaparkan strategi kebijakan fiskal tahun 2018 yang akan dilaksanakan melalui tiga kebijakan utama. Kebijakan pertama, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan perpajakan serta pengelolaan sumber daya alam dan aset negara yang lebih baik.

Baca Juga: Dana Parpol Naik 8x Lipat di APBN, Sri Mulyani Sebut Itu Usul KPK

Kebijakan kedua yakni melakukan penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja non prioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran.

"Sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik," jelasnya.

Serta kebijakan ketiga adalah keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun, dan pengembangan creative financing, seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini