Sangat Penting! Sri Mulyani Minta Pengawasan Penerimaan Negara Diperkuat
JAKARTA – Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam proses pengawasan penerimaan negara di lingkungan kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah terus diperkuat.
”Saya percaya bahwa suatu negara besar salah satu indikatornya adalah efektivitas dari self-correcting yang akan muncul melalui APIP yang berintegritas dan efektif,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati seusai memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian/ Lembaga/Daerah 2017 di Jakarta kemarin.
Baca Juga: Lagi Bicara APBN ketika Momen Ulang Tahun, Sri Mulyani Diberi Kejutan
Menurut Sri Mulyani, peran bendaharawan negara sangat penting dalam proses penggunaan uang negara. Namun, terkadang bendaharawan di kementerian, lembaga dan daerah yang semestinya mengumpulkan dan menyetorkan pajak saat menggunakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara/Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) tidak melakukannya.
Bahkan, ada pula bendaharawan yang belum memahami aturan-aturan serta tidak memahami transaksi keuangan, di mana mereka juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak.
”Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh APIP untuk memperkuat proses pengawasan ini. Dengan demikian, APBN kita masih bisa tetap mengumpulkan potensi perpajakannya, dan Direktorat Jenderal Pajak tidak harus banyak mengumpulkan energi untuk mengawasi operasi APBN karena harusnya itu sudah dengan sendirinya, sehingga Direktorat Jenderal Pajak fokus melakukan ekstensifikasi pajak di luar APBN,” paparnya.
Baca Juga: Catat! Sri Mulyani Ingin Pengawas Internal Maksimalkan Peran Awasi Fungsi APBN
Sri Mulyani menegaskan, APIP yang berfungsi baik akan berdampak positif, seperti meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja pemerintah karena penerimaan negara dipakai dengan baik. Peran APIP dalam pengawasan penggunaan penerimaan negara dalam hal ini penting agar masyarakat percaya kepada pemerintah.
”APIP bisa menjadi kunci masyarakat percaya pada pemerintahnya karena rakyat merasa pungutan itu sesuai dengan pelayanan yang diperoleh, terutama di daerah, karena institusi di sanalah yang langsung berhadapan dengan rakyat,” ucapnya. Tahun ini pemerintah menargetkan untuk memperoleh penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp1.736,1 triliun.
Penerimaan itu terbagi dari perpajakan senilai Rp1.472,2 triliun dan PNBP Rp262 triliun. ”Itu suatu angka yang sangat besar meskipun kebutuhan negara lebih besar lagi. Kita semua tahu bahwa belanja negara tahun ini mencapai Rp2.133 triliun, di mana sepertiganya, Rp766 triliun lebih, dibelanjakan daerah melalui transfer daerah,” ungkapnya.
Sri Mulyani menegaskan penerimaan perpajakan sangat penting untuk bisa mendukung belanja negara yang begitu besar. Untuk dapat memaksimalkan fungsi APBN tersebut, peran APIP dari berbagai lembaga, kementerian, hingga daerah sangat penting untuk mengawasi dan membantu menyetor penerimaan negara secara utuh.
”Tentu pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan untuk memperbaiki kemampuan kita untuk mendukung kebutuhan negara,” ucapnya. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati mengatakan, rakernas ini bertujuan untuk mendorong peran dan sinergi APIP guna mengoptimalisasi penerimaan negara di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
”Fokus kami untuk mengawal peningkatan PNBP dan mengawal percepatan kemudahan pemerintah dalam memungut pajak, dan mengawasi belanja pemerintah dari bendahara pengeluaran,” ujarnya.
Di samping itu, program prioritas pemerintah yang memasuki kuartal IV dengan pengeluaran negara besar ini bisa digunakan sebagai wadah sinergi agar pendapatan yang menjadi hak negara bisa didorong untuk direalisasikan bersama.
”Setelah rakernas ini, kami akan lanjutkan dengan Workshop Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) 2017 untuk menyongsong era digital yang dicanangkan pemerintah sehingga seluruh transaksi keuangan di Indonesia bisa terintegrasi melalui teknologi informasi (TI). Apabila semua transaksi bisa diproses dan terintegrasi maka pengawasan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa mengikuti perkembangan teknologi di Indonesia,” tandas Sumiyati.
(Dani Jumadil Akhir)
