Sri Mulyani: Setiap Rupiah dalam APBN Ini Amanat Rakyat
JAKARTA - Hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakenas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 dengan tema Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera.
Rakernas dibuka oleh Presiden RI dan dihadiri oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubenur/Bupati/Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan Pimpinan institusi terkait di Istana Negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penyelenggaraan Rakernas ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen Menteri atau Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk meningkatkan kuaIitas pengelolaan keuangan negara dan membangun kesadaran bahwa tujuan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.
"Meningkatkan pemanfaatan informasi yang tersaji pada laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan manfaat bagi masyarakat," ungkap Sri Mulyani di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Selain itu, memastikan sinergi penerapan akuntansi berbasis akrual dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta memberikan apresiasi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurutnya, setiap Rupiah yang dialokasikan di dalam APBN dan APBD merupakan amanat dari rakyat yang harus dikelola oleh pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rargka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan Iayanan kesehatan masyarakat.
"Selain itu, diharapkan agar seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga serta para Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta jajarannya untuk bersungguh-sungguh merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada manfaat," jelasnya.
Terkait dengan tema Rakemas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ini, Sri Mulyani menyampaikan bahwa tema tersebut dipilih dengan memperhatikan arahan Bapak Presiden RI pada Rakernas Akuntansi tahun yang lalu bahwa pencapaian opini WTP harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Diketahui, Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 memperoIeh opini terbaik yaitu WTP yang pertama kaIinya sejak pemerintah membuat Iaporan keuangan. SeIain capaian yang membanggakan atas LKPP Tahun 2016 tersebut juga terdapat peningkatan jumlah entitas yang mencapai opini WTP.
"Pada 2016, jumlah Kementerian atau Lembaga yang laporan keuangannya memperoieh opini WTP meningkat menjadi 73 K/L, di mana sebelumnya di 2015 sebanyak 56 K/L. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara pada 2016 juga memperoleh Opini WTP yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," tukasnya.
Sementara itu, jumlah Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP di 2016 meningkat menjadi 375 Pemerintah Daerah, dimana sebelumnya pada 2015 sebanyak 312 Pemerintah Daerah. Opini WTP itu sendiri memiiiki makna yang mendalam, tidak hanya bagi Pemerintah selaku pengelola Keuangan Negara, namun juga bagi perekonomian nasional dan masyarakat.
(Dani Jumadil Akhir)
