Hati-Hati! Sri Mulyani Bakal Telurusi Aliran Dana Desa
JAKARTA - Pemerintah terus mengawasi anggaran yang diberikan ke daerah melalui transfer daerah dapat dimanfaatkan dengan baik. Karena sepertiga dari belanja negara dialokasikan untuk transfer daerah yang akan digunakan untuk dana desa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, akan menggunakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang selama ini sudah melakukan tugas membangun sistem penggunaan dana desa. Selain itu, Kemenkeu juga akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa.
"Ada berbagai aspek dari sisi penggunaan itu apakah berkaitan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan atau apakah meningkatkan infrastruktur dasar di daerah di desa terebut. Seperti air bersih, adanya jamban, adanya apa yang disebut selokan, sanitasi, jalan daerah. Itu semua dibutuhkan dari kualiatas yang ada," ungkapnya di Gedung Djuanda, Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Menurutnya, belanja negara yang dialokasikan melalui dana desa ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta kesenjangan yang ada di Indonesia khususnya di daerah. Sehingga ia mengharapkan dana desa yang diberikan dapat dimanfaatkan desa tersebut untuk memajukan desanya baik dengan membentuk BUMDes atau dengan membangun desanya menjadi objek wisata.
"Karena sebetulnya dana desa itu untuk mengurangi kemiskinan. Kalau mereka ada BUMDes tentu bisa berjalan dengan meningkatkan income dari masyarakat di desa dan menciptakan kerja yang produktif. Karena ini tiap tahun ada duitnya. Jadi gimana dipikirkan agar bisa sustainable. Kemudian dari sisi pelaporan keuangan yang lain kita berharap dana desa bisa mengikuti peraturan akuntansi pengelolaan dan pelaporannya sehingga mereka memiliki proses yang sifatnya WTP tadi," jelasnya.
