Image

Hati-Hati! Sri Mulyani Bakal Telurusi Aliran Dana Desa

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Kamis 14 September 2017, 18:52 WIB
https img okeinfo net content 2017 09 14 320 1776072 hati hati sri mulyani bakal telurusi aliran dana desa erdUnmxBmi jpg (Foto: Lidya/Okezone)

JAKARTA - Pemerintah terus mengawasi anggaran yang diberikan ke daerah melalui transfer daerah dapat dimanfaatkan dengan baik. Karena sepertiga dari belanja negara dialokasikan untuk transfer daerah yang akan digunakan untuk dana desa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, akan menggunakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang selama ini sudah melakukan tugas membangun sistem penggunaan dana desa. Selain itu, Kemenkeu juga akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa.

"Ada berbagai aspek dari sisi penggunaan itu apakah berkaitan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan atau apakah meningkatkan infrastruktur dasar di daerah di desa terebut. Seperti air bersih, adanya jamban, adanya apa yang disebut selokan, sanitasi, jalan daerah. Itu semua dibutuhkan dari kualiatas yang ada," ungkapnya di Gedung Djuanda, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Menurutnya, belanja negara yang dialokasikan melalui dana desa ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta kesenjangan yang ada di Indonesia khususnya di daerah. Sehingga ia mengharapkan dana desa yang diberikan dapat dimanfaatkan desa tersebut untuk memajukan desanya baik dengan membentuk BUMDes atau dengan membangun desanya menjadi objek wisata.

"Karena sebetulnya dana desa itu untuk mengurangi kemiskinan. Kalau mereka ada BUMDes tentu bisa berjalan dengan meningkatkan income dari masyarakat di desa dan menciptakan kerja yang produktif. Karena ini tiap tahun ada duitnya. Jadi gimana dipikirkan agar bisa sustainable. Kemudian dari sisi pelaporan keuangan yang lain kita berharap dana desa bisa mengikuti peraturan akuntansi pengelolaan dan pelaporannya sehingga mereka memiliki proses yang sifatnya WTP tadi," jelasnya.

Seperti yang diketahui, Pemerintah telah mengucurkan dana desa yang jumlahnya selalu meningkat setiap tahunnya. Pada saat awal diluncurkan, dana desa hanya dialokasikan sebesar Rp20 triliun. Dana desa ini ditingkatkan hingga menjadi Rp47 triliun dan kembali meningkat pada tahun ini sebesar Rp60 triliun.

Dana desa ini diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan desa. Akan tetapi, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kepala Desa justru mengalami kendala dalam penyusunan laporan terkait penggunaan dana desa ini.

"Dana Desa, tanya Kepala Desa, pusing semua bukan ngerjain membuat irigasi atau embung. Pusingnya tidak ngerjain itunya, (tapi) ngerjain laporannya," kata Jokowi di Istana Negara.

Jokowi pun sempat bertanya ke Kepala Daerah terkait ruwetnya surat pertanggungjawaban penggunaan dana ini. Untuk itu, Jokowi meminta agar proses pelaporan pertanggungjawaban ini disederhanakan.

"Coba Bupati, Walikota, Gubernur, tanyakan, pada pusing enggak. Diam semuanya. Benar enggak? Ini betul, kalau sering turun ke bawah, ke Kepala Dinas, pusingnya di laporan-laporan," ujarnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini