Sulitnya Tentukan Titik SPBU Jadi Kendala BBM Satu Harga di Daerah
JAKARTA - Pemerintah menargetkan ada 54 Stasiun Pengisian Bahan Bakan Umum (SPBU) satu harga yang terbangun di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia hingga akhir tahun 2017 nanti. Namun hingga saat ini ,masih ada sekira 10-20% SPBU lagi yang belum memberlakukan BBM satu harga.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Henry Achmad mengatakan, belum tercapai target tersebut dikarenakan ada beberapa hambatan dalam pengimplementasian target BBM satu harga. Salah satunya adalah mengenai penentuan lokasi pembangunan penyaluran BBM satu harga.
Sebagai contohnya, pemerintah pusat telah menetapkan titik untuk dijadikan SPBU satu harga. Namun di tengah jalan, pemerintah daerah justru memutuskan untuk memiliki pilihan yang berbeda dengan pemerintah pusat.
Padahal PT Pertamina sudah bersiap mengurus berkas kelengkapan administrasi untuk pembangunannya. Sehingga hak tersebut lah yang membuat pembangunan SPBU satunharga di daerah terpencil terhambat.
"Ada titik yang sudah ditetapkan dalam program 2017. Ternyata sampai daerah ada hambatan juga. Ada permintaan daerah misal titik Awal sudah ditetapkan. Maunya Pemda di titik Beratkan, ini kadang yang jadi masalah," ujarnya saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Hal tersebut lah yang terjadi dalam pembangunan SPBU Sumbawa. Ketika itu Direktorat Jendral Migas Kementerian ESDM sudah menentukan titik lokasi SPBU namun sayangnya Pemerintah Daerah sekitar belum merestui.
"Tapi Pemda belum merestui di titik yang sudah ditetapkan dengan pemerintah. Ini suatu hal yang harus kita selesaikan," jelasnya.
Untuk itu lanjut Achmad, ke depannya pemerintah akan lebih intensif lagi untuk berbicara dengan Pemda untuk penentuan titiknya. Karena menurutnya, Pemda sekitar akan sangat paham betul dengan lokasi dan titik daerahnya.
"Sebenarnya memang Pemda yang paham benar dengan kondisi wilayahnya. Jadi kita akan menentukan lokasi, survei dan pertimbangan teknis, kita tentukan pelaksanaannya dan pertimbangan lain yang akan didiskusikan dengan Pemda," jelasnya.
(Fakhri Rezy)
