Pembangunan Desa dalam 3 Tahun Jokowi, Ini Hasilnya
JAKARTA - Membangun dari desa merupakan salah satu prioritas program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Penguatan desa-desa dilakukan dengan mengucurkan dana desa yang langsung bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Realisasi dana desa ini sudah memasuki tahun ketiga. Pada 2015, desa mendapat kucuran dari APBN sebesar Rp20,67 triliun.
Kemudian pada 2016 naik menjadi Rp46,98 triliun dan tahun ini sebesar Rp60 triliun. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Men des PDTT) Eko Putro Sandjojo me ngatakan bahwa selama tiga tahun ini, desa melakukan pembangunan yang sangat masif. Hal ini tidak lepas dari dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya.
“Belum pernah ada pembangunan di desa semasif ini dalam sejarah Indonesia. Itu terjadi karena bussiness modelnya benar,” katanya.
Eko mengungkapkan, dalam tiga tahun ini setidaknya terbangun lebih dari 120.000 km jalan, 1.960 km jembatan, 5.220 unit pasar desa, pem bangunan tambatan perahu sebanyak 5.116 unit, pembangunan embung 2.047 unit, dan pembangunan irigasi sebanyak 97.176 unit. Selain itu juga pembangunan penahan tanah sebanyak 291.393 unit, pembangunan sarana air bersih 32.711 unit, pembangunan MCK 82.356 unit, pem bangunan poliklinik desa 6.041 unit, pembangunan sumur 45.865 unit.
“Pembangunan drainase 590.371 unit, pembangunan PAUD 21.357 unit, pembangunan posyandu 13.973 unit, BUMDes 21.811 unit, dan sarana olahraga sebanyak 2.366 unit,” paparnya.
Bah kan menurut dia, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada (UGM) di 4.345 desa, dana desa memiliki pengaruh yang cukup signifikan ter hadap perkembangan desa. Salah satunya dalam hal perkembangan status desa.
Misalnya pada 2015, dari 4.345 desa hanya ada 3 desa mandiri. Angka ini meningkat menjadi 72 desa mandiri di tahun 2016. Desa maju juga meningkat dari 212 di tahun 2015 menjadi 687 di tahun 2016. Lalu, dari 1.675 desa berkembang di tahun 2015 meningkat menjadi 2.029 di tahun 2016.
“Sampling ini menunjukkan bahwa target RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) sampai tahun 2019 sudah tercapai. Tapi kita tunggu data formalnya dari BPS yang sedang mengadakan survei pembangunan desa,” ungkapnya.
Lebih lanjut Eko mengatakan pemerintah masih akan memfokuskan pada empat program unggulan yaitu program unggulan kawasan pedesaan, pembuatan embung, BUMDes, dan sarana olah raga desa. Tahun ini ada 23 kabupaten yang sudah memulai menjalankan program unggulan tersebut dan disusul 48 kabupaten masih dalam proses.
Dia berharap program ini bias menjadi gerakan nasional. “Tentunya disamping untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar desa,” tandasnya. Mengenai tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan desa, Eko mengatakan hal tersebut akan selalu ada. Saat ini yang menjadi tantangan antara lain peningkatan kapasitas aparat desa, mengajak komitmen kepala daerah, menyatukan visi semua stakeholeder, dan melawan budaya korupsi.
“Karenanya perlu partisipsi semua pihak untuk ikut mengawasi. Termasuk dari masyarakat dan media. Laporkan ke satgas dana desa di 1500040 kalau ada indikasi penyelewengan atau indikasi kriminalisasi aparat desa,” ujarnya.
Meski demikian, Eko tetap optimistis pembangunan desa akan dapat mendorong Indonesia ke arah yang lebih baik. Apalagi hal ini didukung penuh oleh presiden langsung. “Sesuai dengan komitmen beliau (presiden), membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” kata Eko.
