nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pembangunan Desa dalam 3 Tahun Jokowi, Ini Hasilnya

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 19 Oktober 2017 10:48 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 10 19 320 1798339 pembangunan-desa-dalam-3-tahun-jokowi-ini-hasilnya-aSx1T6cqjg.jpg (Foto: Koran SINDO)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina pemerintah daerah juga terus melakukan upaya peningkatan kapasitas aparat desa.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Nata Irawan mengatakan, dalam tiga tahun ini pihaknya harus melatih perangkat desa di 74.910 desa seluruh Indonesia.

“Kami targetkan satu desa ada 10 orang. Tapi saat ini baru tiga orang yaitu kepala desa dan dua perangkatnya,” ujarnya.

Mulai tahun 2015 sampai tahun ini telah dilatih sebanyak 147.325 aparat desa. Terdiri atas 48.144 kepala desa, 44.233 sekretaris desa, 43.214 bendahara desa, dan 2.942 aparat desa lain, serta 54 pejabat kades. Termasuk juga 8.738 aparat kecamatan yang bertugas sebagai pendamping aparat desa.

“Subtansi yang kami berikan adalah terkait manajemen pemerintahan desa, materi terkait menyusun peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan desa. Ini sudah dilakukan di tahun ketiga,” ungkapnya.

Selain pelatihan, berbagai payung hukum juga telah diterbitkan dalam bentuk peraturan menteri dalam negeri (permendagri). Mulai permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sampai permendagri tentang kerja sama desa. “Ini juga yang akan terus kita sosialisasikan kepada kepala desa dan aparat desa,” paparnya.

Nata menilai, pasca pelatihan yang begitu masif bagi aparat desa, persoalan tata kelola pemerintahan desa sudah dapat diminimalisasi. Menurut dia, banyak desa yang sudah mulai mampu menyusun perencanaan pembangunan secara mandiri. “Dulu cukup sering desa hanya melakukan copy paste rencana pembangunan dengan desa lain. Sekarang saya kira sudah tidak,” ungkapnya.

Ketua Komite I DPD, Ahmad Muqowam mengatakan, UU Desa lahir sebagai antitesis dari apa yang telah terjadi sebelumnya. “UU Desa ini bentuk keberpihakan kepada desa. Desa sebagai subjek pembangunan. Tapi hari ini nampaknya hal tersebut bukannya tercapai malah semakin menjauh,” katanya.

Mantan ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa ini menilai, pemerintah dalam tiga tahun ini cenderung mengabaikan semangat UU Desa. Salah satu yang diabaikan adalah asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

“Di situ diberikan kewenangan desa untuk mengurus dirinya sendiri melalui musyawarah desa dan rembuk desa. Bukan semuanya diatur dari pusat,” ungkapnya. Saat ini, menurut dia, semua sudah diatur pusat termasuk terkait fokus pembangunan. Pengaturan-pengaturan ini seperti bentuk lain dari penyeragaman desa. Padahal, UU Desa sudah mengakui adanya hak asal usul desa.

“Pe merintah harusnya mengeluarkan sebuah pedoman bukan pengaturan. Kalau pengaturan hanya akan ada penyeragaman lagi,” paparnya.

Selain pelaksanaan UU Desa yang cenderung top down, Muqowam juga mengkritisi pembangunan desa yang cenderung bersifat material. Dia menilai selama tiga tahun pembangunan infrastruktur yang terus digencarkan. Sementara persoalan desa tidak hanya selalu pembangunan fisik.

“Tahun pertama memang difokuskan untuk infrastruktur. Tapi pemerintah hari ini lebih mengandalkan infrastruktur. Apakah bisa menyejahterakan masyarakat? Itu belum tentu. Ini masih harus didiskusikan lagi,” tandasnya.

Muqowam pun mengatakan UU Desa tidak hanya mengamanatkan adanya pembangunan infrastruktur semata. Perlu juga dibangun sebuah kehidupan di desa. Dalam hal ini bagaimana membuat masyarakat desa berdaya secara sosial, ekonomi, dan budaya.

“Persepsi pemerintah harus dibenarkan. Pemberdayaan desa ini penting terutama untuk sumber daya manusianya. Pelatihan saja tidak cukup karena hanya untuk aparat dan pendamping desa. Bagaimana dengan masyarakat desanya?” tanyanya.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada Arie Sujito mengatakan, adanya dana desa telah memberikan dampak baik di beberapa aspek. Mulai dari pembangunan sarana prasarana sampai peningkatan layanan publik. “Saya kira ada beberapa capaian positif berkaitan dengan dana desa. Banyak desa yang berkembang,” ungkapnya.

Meski demikian, dia menilai ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Salah satunya adalah regulasi dan halhal lain yang berkaitan dengan manajemen tata kelola dana desa. Menurut dia, persoalan-persoalan dalam implementasi dana desa tidaklah lepas dari sumbangsih pemerintah pusat dan kabupaten.

“Sekarang ini kalau evaluasi soal kapasitas, moralitas, dan disorientasi yang terjadi di desa itu akarnya dari pusat dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Menurut dia, tiga kementerian yaitu Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus duduk bersama. Tiga kementerian tersebut belum terlihat solid dalam mengimplementasikan UU Desa dan dana desa.

(dni)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini