3 Tahun Jokowi-JK, Perizinan Rumah Subsidi Harus Diperbaiki!

Giri Hartomo, Jurnalis · Jum'at 20 Oktober 2017 21:06 WIB
https: img.okezone.com content 2017 10 20 470 1799590 3-tahun-jokowi-jk-perizinan-rumah-subsidi-harus-diperbaiki-7cLjtDHVdo.jpg Ilustrasi (Foto: ant)

JAKARTA - Dalam tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah banyak capaian yang sudah diraih khususnya dalam bidang properti hunian. Di tiga tahun kepemimpinannya, Jokowi JK dinilai sudah bisa memanage kebutuhan hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Ketua DPP Real Estate Indonesia Soelaeman Soemawinata mengatakan meskipun dinilai sudah berhasil, namun ada yang perlu diperbaiki disisa dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Seperti salah satunya adalah masalah perizinan.

Menurut Eman sapaan akrabnya, perizinan yang ada saat ini khususnya untuk membangun hunian perlu direvisi. Karena menurutnya perizinan yang sekarang tidak matching dengan program yang ada saat ini.

"Sekarang kalau cerita satu juta, itu banyak sekali yang harus kita perbaiki. Masalah perizinan, perizinan itu kan pemerintah sekarang ini mewarisi banyak perizinan yang dari jaman dahulu tidak matching, tidak sejiwa dengan program yang ada saat ini. Itu yang sekarang lagi diperbaiki," ujar Eman dalam acara diskusi yang diselenggarakan Smart Property Consulting di Hotel Mercure, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

"Memperbaiki ini dengan berbagai cara, pertama rumah MBR nya dulu. Keluarlah PP 64 dari Paket Ekonomi XIII. Mempermudah untuk membangun rumah subsidi. Ternyata beberapa daerah juga sudah ada yang merespon itu. Tapi lebih banyak lagi yang belum merespon. Ini tantangannya," imbuhnya.

Selain perizinan lanjut Eman, pemerintahan Jokowi JK juga diminta untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur pendukung. Seperti salah satunya adalah listrik dan air.

"Terus di beberapa daerah juga air belum siap, karena tantangannya masalah alam. Kita jangan bicara mengenagi perumahan saja di Jawa yang sudah infrastrukturnya ada PDAM, ada ini ada itu. Di luar Jawa kayak di Ternate, Keppri, NTT kan tidak semua daerah itu mempunyai kesiapan yang sama untuk bisa merespon kebijakan pusat ini. Kan harus terus menerus ditangani," jelasnya.

Selain itu, Eman juga berharap agar peran swasta terus didorong untuk menyediakan hunian murah. Caranya adalah dengan memperbaiki dan meningkatjan regulasi.

"Jadi regulasi memberikan kesempatan swasta berpartisipasi membangun rumah rakyat. Itu yang ikut partisipasi itu, karena infrastruktur kebijakannya ada. Daerah merespon itu. Tidak ada salahnya kan. Selama ini usaha kita juga terjaga, kemudian kita juga bisa partisipasi di dalam rumah rakyat yang menjadi program pemerintah. Saya kira enggak ada masalah," jelasnya.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini