nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sisa 2 Tahun, Jokowi-JK Perlu Perkuat BBM Satu Harga hingga Sertifikasi Lahan

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Senin 23 Oktober 2017 13:52 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 10 23 320 1800642 sisa-2-tahun-jokowi-jk-perlu-perkuat-bbm-satu-harga-hingga-sertifikasi-lahan-ybbDMUKS9c.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Preside Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah berusia 3 tahun. Tentunya, sudah banyak pencapaian yang sudah dihasilkan.

Pakar ekonomi yang juga Rektor Universitas Paramadina Firmanzah mengatakan, dalam sisa dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK, perlu lebih diperkuat dan ditingkatkan lagi program-program ekonomi kerakyatan seperti penyamaan harga BBM di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat di kawasan 3T, kredit usaha rakyat (KUR) khususnya usaha mikro, dan sertifikasi lahan terutama petani agar bisa mempunyai akses pendanaan ke perbankan.

Firmanzah menambahkan, perlu juga dilakukan sinkronisasi program-program pengentasan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan.

"Sekarang ini program pengentasan kemiskinan masih sporadis. Masing-masing kementerian membuat program sendiri. Perlu ada harmonisasi program, sehingga alokasi resources lebih tepat sasaran dan lebih berdampak," kata Firmanzah dalam keterangannya, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Baca Juga:  Menuju Ekonomi Tak Berbiaya Tinggi ala Jokowi, Pangkas Dwelling Time hingga Bangun Infrastruktur

Dirinya pun berharap dalam sisa dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK dapat memperluas keterlibatan swasta di daerah dalam program pembangunan infrastruktur.

"Sektor swasta di daerah jangan hanya jadi penonton pembangunan infrastruktur di daerahnya. Keterlibatan swasta di daerah ini juga bakal menciptakan lapangan pekerjaan baru yang pada akhirnya meningkatkan daya beli," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur NTB M Zainul Majdi memaparkan bahwa fokus pemerintah Jokowi-Kalla kepada pengendalian harga-harga pangan dan pemerataan ekonomi, yang berkeadilan, harus bisa dijangkau oleh masyarakat luas.

"Menurut saya sebagai jalan keluar agar pemerintah saat ini bisa memenuhi harapan rakyatnya adalah perlu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang merata," katanya.

Dia menjelaskan stabilisasi harga pangan diharapkan terus terjaga sepanjang tahun ini dan tahun berikutnya, sehingga daya beli masyarakat bisa tetap terjaga guna mendorong terwujudnya target pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Wih! Menteri PUPR Pamer Hasil Infrastruktur Lewat Bingkai Foto, Ada Proyek Apa Saja?

Selain itu, koordinasi antara Menteri Pertanian dan BUMN-BUMN pangan dalam menjaga persediaan bahan pokok supaya harganya bisa terus stabil, menurutnya, menjadi kunci pengendalian harga pangan. "Koordinasi antarkementerian dan institusi menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas harga pangan," ujarnya.

Dia menambahkan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan juga seharusnya menjadi prioritas pemerintah agar pemerataan pembangunan bisa berjalan cepat. Salah satunya adalah percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, perbaikan layanan pendidikan kesehatan, serta pemberantasan kemiskinan dan pengangguran.

Sebab, kata dia, sektor itu justru merupakan bagian terbesar yang membentuk perekonomian nasional. Apalagi, sektor ini telah nyata bisa mendongkrak peningkatan ekonomi masyarakat, dengan memberikan efek yang berdampak besar bagi tumbuhnya sektor-sektor lain.

Dia mengatakan, pola layanan keuangan syariah sebenarnya solusi untuk dapat membuka akses dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, telah sampai pada pengambilan keputusan, yaitu mengonversi Bank NTB menjadi bank syariah. Pola syariah tersebut semata-mata untuk membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat untuk memperoleh kemudahan dalam layanan keuangan dan perbankan.

"Insya Allah ada kemanfaatan untuk bangsa dan ada keberlanjutan di masa yang akan datang. Dengan kehadiran keuangan syariah banyak hal baik bisa terwujud," jelasnya.

(dni)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini