Rapat dengan Gubernur BI Cs soal Ekonomi, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Baik dan Terkendali
JAKARTA - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memaparkan hasil rapat berkalanya dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan di Gedung Mari'e Muhammad Ditjen Pajak Pusat, Jakarta.
Adapun yang hadir lengkap dari empat lembaga yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Ketua Dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Sri Mulyani mengatakan, dari hasil rapat berkala dinilai bahwa kondisi sistem keuangan Indonesia dalam keadaan baik dan terkendali.
Hal ini, berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian terhadap perkembangan moneter, fiskal, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar modal, pasar Surat Berharga Negara (SBN), perbankan, lembaga keuangan nonbank dan penjaminan simpanan.
"KSSK menyimpulkan stabilitas sistem keuangan Kuartal III 2017 dalam kondisi normal. Stabilitas sistem keuangan dinilai masih terjaga ditopang oleh fundamental ekonomi yang baik dan persepsi pelaku pasar yang positif terhadap perekonomian Indonesia," ungkapnya di Gedung Pajak Pusat, Jakarta, Selasa (31/10/2017).
Selain itu, Sri Mulyani menilai perbaikan kearah positif ini juga ditunjukkan dengan adanya revisi ke atas outlook pertumbuhan Indonesia oleh IMF serta perbaikan kinerja intermediasi perbankan. Juga nilai tukar rupiah relatif stabilnya dan membaiknya kinerja pasar surat berharga negara (SBN) dan surat utang korporasi.
Lanjutnya, pada tanggal 30 Oktober 2017 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam Rupiah sebesar 25 basis points (bps) yang berlaku untuk periode 3 November 2017 - 15 Januari 2018. Hal ini dengan mempertimbangkan kondusifnya kondisi perbankan dan perekonomian saat ini.
Selain itu, selama kuartal III-2017, Bank Indonesia juga telah menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 50 bps. Namun, KSSK tetap mencermati beberapa potensi risiko baik eksternal maupun domestik. "Dari sisi eksternal, KSSK mencermati dampak kebijakan moneter AS, normalisasi neraca bank sentral AS, keputusan European Central Bank (ECB) untuk memangkas kucuran dana program quantitative easing dan dinamika geopolitik di Semenanjung Korea terhadap nilai tukar Rupiah dan aliran dana asing," jelasnya.
Sedangkan dari faktor domestik, KSSK mencermati antara lain berkembangnya sentimen negatif mengenai penurunan daya beli, potensi kenaikan inflasi volatile food, serta antisipasi menghangatnya kondisi perpolitikan tahun 2018-2019.
"KSSK juga senantiasa berkoordinasi dalam memantau dan mengantisipasi potensi tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan. Dalam rapat ini, Kami juga melakukan evaluasi atas kegiatan simulasi pencegahan dan penanganan krisis yang telah diadakan secara rutin sejak tahun 2012," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
