Program Padat Karya ala Jokowi Dimulai Januari 2018, Ini Bocorannya!
"Jangan sampai aparatur desa disibukkan cara menyusun laporan, lebih sederhana, supaya orientasinya ke program, penyerapannya bagus, melibatkan semua masyarakat. Kementerian kami hanya menyiapkan regulasi, sisanya di kami membangun balai desa tapi kan tidak perlu diborongkan, yang diborongkan itu instalasi listriknya. Kalau bisa dibikin gotong royong sebulan, kenapa tidak sebulan? Agar distribusi uangnya bisa lebih banyak, yang penting program selesai, uang harian juga mengalir," ungkap Tjahjo.
Baca Juga: Peringatan Keras Jokowi soal Dana Desa: Tolong Dikawal dan Diawasi!
Sementara Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan filosofi dana desa memang memberikan kesempatan bagi warga desa untuk bekerja secara swakelola.
"Kenyataannya masih ada program-program dana desa bukan swakelola tapi dengan kontraktor, karena ada kendala regulasi misalnya peraturan LKPP mensyaratkan pekerjaan yang kompleks dan di atas Rp200 juta tidak boleh dilakukan secara swakelola. Dari ratas tadi diminta aturan itu diubah jadi dilakukan swakelola," ungkap Eko.
Hal lain yang disepakati adalah minimal 30 persen dari dana desa dipakai untuk upah tenaga kerja.
