BPJS Kesehatan Defisit Rp9 Triliun, Kemenkeu: Namanya Asuransi Baru, Banyak Tantangan
JAKARTA - Defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini, angka defisit diperkirakan mencapai Rp9 triliun.
Oleh karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah pusat dipastikan akan menggandeng pemerintah daerah (pemda). Keterlibatan pemda ini dengan melakukan bagi hasil terhadap cukai rokok. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menekankan tidak ada opsi kenaikan iuran.
Baca juga: Tak Ingin Iuran Naik, BPJS Kesehatan Kaji Suntikan Dana Cukai Rokok hingga Opsi Bagi Hasil
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan pembahasan mengenai penutupan defisit BPJS tersebut masih dalam tahap diskusi. Selain itu ia menilai, BPJS Kesehatan baru ada beberapa tahun dalam industri asuransi sehingga tantangan yang ada saat ini pasti muncul.
"Kalau saya sih waktu didatangin dari teman-teman BPJS, saya ngomongnya begini, yang namanya BPJS baru mulai beberapa tahun, dan sebagai suatu jenis asuransi yang baru mulai beberapa tahun, dia menghadapi segala macam tantangan," ungkapnya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/11/2017).
Baca juga: BPJS Kesehatan Defisit Rp9 Triliun, Sri Mulyani: Perbaiki Sistem Dulu Baru Iuran Naik
Dirinya menjelaskan, ada pun tantangan yang dihadapi untuk perusahaan baru di industrinya ini ada begitu banyak. Mulai dari menarik nasabah harus lebih banyak hingga tantangan klaim yang berbagai macam.
