Image

Tandatangani 13 PKP2B, Menteri Jonan: Penerimaan Negara Naik USD68 Juta

Trio Hamdani, Jurnalis · Selasa 14 November 2017, 19:09 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 11 14 320 1813997 tandatangani-13-pkp2b-menteri-jonan-penerimaan-negara-naik-usd68-juta-5cGg2K1n5i.jpg Menteri ESDM Ignasius Jonan (Foto: Trio Hamdani/Okezone)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igansius Jonan menandatangani 13 Naskah Amandemen Kontrak Perjanjian Karya/Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada hari ini.

Jonan mengatakan, dengan adanya penandatanganan ini akan meningkatkan penerim negara. "Dari yang penandatanganan ini, bahwa ada penerimaan negara yang meningkat USD68 juta," kata dia di kantornya, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Penandatanganan ini, kata Jonan merupakan implementasi dari amanat Pasal 169 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengamanatkan ketentuan pada KK dan PKP2B harus disesuaikan dengan Undang-Undang dan Peraturan turunannya.

"Karena ini semata-mata karena amanat undang-undang untuk bisa meningkatkan penerimaan negara. Bapak-bapak gubernur dan pemda ada kerjasama yang lain untuk melanjutkan proses clear and clean," paparnya.

Kementerian ESDM pun melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan rumusan penerimaan negara yang sesuai amanat Pasal 169 ayat (c) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu terdapat peningkatan penerimaan negara dan disepakati perusahaan.

Untuk PKP2B Generasi I, terdapat peningkatan penerimaan negara dari iuran tetap semula US$ 1/Ha menjadi US$ 4/Ha, Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5% yang sebelumnya diterima dalam bentuk batubara (in kind) menjadi tunai (in cash) dan IPEDA (lumpsum payment) dengan peningkatan yang signifikan dari kondisi eksisting.

Untuk PKP2B Generasi II terdapat peningkatan penerimaan negara dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5% yang sebelumnya diterima dalam bentuk batubara (in kind) menjadi tunai (in cash) dan seluruh kewajiban keuangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk PKP2B Generasi III terdapat peningkatan penerimaan negara dari Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar 13,5% dalam bentuk tunai (in cash) dan seluruh kewajiban keuangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jonan menambahkan, dengan ditandatanganinya 13 Naskah Amandemen PKP2B hari ini, masih tersisa 18 PKP2B yang belum melakukan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

"Ada 18 lagi yang saya harapkan sampai akhir tahun ini sudah selesai. Sebelum pembahasan RKAP sudah selesai semua," tandasnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini