Di KTT APEC, Indonesia Gagas Pembangunan Ekonomi untuk Pengentasan Kesenjangan

1. Program dana desa dan penguatan kelembagaan dana desa. Pemerintah bukan hanya mendistribusikan dana desa senilai Rp800 juta per desa namun juga memperdayakan dana tersebut sebagai cash for work, oleh karena desa adalah entitas terkecil penggerak ekonomi bangsa. Pada tahun 2017 ini total dana desa mencapai Rp60 triliun.

2. Program UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pemerintah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku UMKM untuk menurunkan angka kesenjangan ekonomi yang terjadi. Plafon KUR pada 2017 ini ditetapkan sebesarRp.106,2 triliun.

3. Program digital economy (ekonomi digital). Pemerintah Indonesia melihat bahwa digital ekonomi tidak hanya menciptakan innovative growth namun juga membawa dampak disruptif terhadap kondisi ang sudah mapan sebelumnya. Pemerintah harus mengambil posisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dalam pidatonya saat KTT APEC di Da Nang menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia atas kemampuan mengentaskan kesenjangan hingga menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di G-20.

Selain isu Kesenjangan, Presiden Joko Widodo mengangkat pula isu Ekonomi Maritim (maritime economy), di mana ke depannya, ekonomi maritim haruslah menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Terlebih lagi dua per tiga wilayah APEC dan ASEAN adalah perairan, dan ini mirip dengan Indonesia.