Image

Sri Mulyani Revisi Aturan, Peserta Tax Amnesty Jadi Lebih Mudah Dapatkan 'Hak Istimewa'

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Rabu 15 November 2017, 20:11 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 11 15 20 1814697 sri-mulyani-revisi-aturan-peserta-tax-amnesty-jadi-lebih-mudah-dapatkan-hak-istimewa-e0fP01ko3s.jpg Foto: Lidya/Okezone

JAKARTA - Sejumlah peserta pengampunan pajak (tax amnesty) mengeluhkan sulitnya memperoleh surat keterangan bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) dari kantor pelayanan pajak (KPP). Surat tersebut merupakan jaminan bagi wajib pajak yang telah mengikuti TA untuk bebas PPh saat membalik nama atas barang yang sudah dideklarasikan.

Padahal, ada hak spesial yang diperoleh oleh WP yang ikut tax amnesty dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 141 tahun 2016. Dalam aturan ini tertuang bahwa WP berhak mendapatkan hak spesial bebas insentif hingga 31 Desember 2017. 

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan segera merevisi PMK tersebut agar lebih memudahkan WP dalam mendapatkan hak spesialnya.

Baca Juga: Dirut Mandiri: Rasio Pajak Indonesia Terendah di ASEAN dan G-20

"Kami ingin jamin dan sampaikan mereka yang sudah ikut TA kami hormati dan layani dengan baik. Karena deadline hingga 31 Desember 2017 maka banyak WP sekarang volumenya naik untuk melakukan pengalihan atas nama tanah dan bangunan menjadi atas nama WP dan sebenarnya. Saya hargai upaya itu. Tentu dalam rangka proses transparansi dan keadilan maupun tata kelola yang baik. Kami rasa perlu merespons keluhan masyarakat melalui proses pengalihan atas tanah dan bantuan tersebut. Maka Menkeu revisi PMK 141/PMK.03/2016. Yang kami ubah tujuannya untuk memberi pelayanan  yang terbaik dari TA yang mengalihkan aset atas tanah dan bangunan," ungkap Sri Mulyani di DJP Pusat, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Menurut Sri Mulyani, PMK yang baru ini akan menekankan bahwa peserta tax amnesty tidak perlu SKB untuk mendapatkan hak spesial bebas PPh saat melakukan balik nama atas harta yang di deklarasikan. Nantinya peserta tax amnesty bisa dengan menggunakan fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Baca Juga: Abaikan Tax Amnesty, Sstt... Ada Pengusaha Telepon Menko Luhut Minta Perlindungan

"Pokok penyesuaian aturan tersebut untuk keperluan penandatanganan surat pernyataan notaris antara Nominee dan WP serta proses balik nama di Badan Pertahanan Nasional (BPN), maka WP bisa menggunakan SKB PPh atau fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak," jelasnya.

Sri Mulyani melanjutkan, aturan tersebut sejalan dengan Permen Agraria dan Tata ruang atau BPN nomor 15 tahun 2017 tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan pajak. Oleh karenanya dirinya juga menekankan dengan penyerahan fotokopi maka notaris juga diwajibkan merahasiakan data WP yang melakukan pembalikan nama.

"Jadi kepala BPN, Menteri ATR telah keluarkan aturan nomor 15 tahun 2017 khusus mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka pengampunan pajak. Maka WP tidak perlu merasa khawatir pengalihan atas tanah dan bangunan ke nama sebenarnya melalui surat SKB PPh ataupun  Surat Keterangan TA. Maka para pihak yang terkait dalam proses balik nama tersebut yaitu notaris mereka wajib merahasiakan dan menjaga keamanan data WP. Mereka terkena ketentuan pasal 21 ayat 3 dalam pasal 23 UU TA. Maka mereka punya kewajiban kerahasiaan seperti kami, yaitu data mengenai TA adalah rahasia," tukasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini