Image

Sri Mulyani: Aturan 'Hak Istimewa' Peserta Tax Amnesty Keluar dalam 2 Hari

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Rabu 15 November 2017, 20:42 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 15 20 1814724 sri-mulyani-aturan-hak-istimewa-peserta-tax-amnesty-keluar-dalam-2-hari-pyL4nEeY4g.jpg Foto: Lidya Julita Sembiring/Okezone

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 141 tahun 2016 untuk mempermudah peserta tax amnesty mendapatkan hak istimewanya. Hak yang diberikan antara lain insentif pajak pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) saat melakukan balik nama atas harta yang telah di deklarasikan.

Dalam PMK baru ini, wajib pajak (WP) yang sudah mengikuti tax amnesty bisa mendapatkan hak istimewanya tidak hanya melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) tapi juga bisa menggunakan fotokopi surat keterangan pengampunan pajak (tax amnesty).

Sri Mulyani mengatakan PMK ini akan dikeluarkan sebelum minggu ini berakhir dan paling lambat Jumat (17/11/2017) mendatang. Artinya dalam 2 hari ini, peserta (WP) bisa menggunakan surat fotokopi ikut tax amnesty untuk bebas PPn dalam balik nama hartanya.

Baca Juga:  Sri Mulyani Revisi Aturan, Peserta Tax Amnesty Jadi Lebih Mudah Dapatkan 'Hak Istimewa'

"Saya usahakan sebelum akhir minggu ini. Jumat paling lambat (PMK keluar)," ungkap Sri Mulyani di DJP Pusat, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, batas akhir hak istimewa ini digunakan hingga 31 Desember 2017, sehingga ia menghimbau agar masyarakat memindahkan hartanya dari sekarang. Pasalnya pada saat akhir tahun nanti akan semakin banyak masyarakat terburu-buru memindahkan hartanya.

"Himbauan supaya WP melakukan (pembalikan nama)-nya ya sekarang saja. Ketimbang tunggu 31 Desember. Maka kami sampaikan ke masyarakat bagi mereka yang ikut tax amnesty lalu hartanya ada tanah dan bangunan yang mau di balik namakan kalau mau dapat fasilitas bebas PPh, kami himbau secepat mungkin. Kalau terjadi di hari-hari terakhir, DJP selalu begitu, DJP akan bekerja sampai hari terakhir. Kan kami sudah dapat deadline akhir tahun," jelasnya.

Baca Juga: Abaikan Tax Amnesty, Sstt... Ada Pengusaha Telepon Menko Luhut Minta Perlindungan

Sementara itu, Sri Mulyani kembali menekankan revisi ini akan lebih mempermudah peserta tax amnesty untuk bisa menggunakan hak istimewanya yang tidak hanya dengan SKB PPh. Dengan aturan ini, WP juga bisa menggunakan surat keterangan ikut tax amnesty.

"Mengenai pasal penegasan SKB dan surat keterangan dalam hal ini kami akan katakan dalam rangka balik nama dibebaskan dari PPh sebagai dimaksudkan pada ayat sebelumnya dengan menyampaikan surat keterangan bebas atau fotokopi surat kepada notaris. Jadi SKB tidak ditolak. Dengan SKB bisa dilakukan dengan surat untuk balik nama tersebut. Yang lain lebih teknis. Nanti disampaikan saat Jumat," tukasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini