Image

Sri Mulyani: Baru 19% Peserta Tax Amnesty Ajukan Permohonan Hak Istimewa

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Rabu 15 November 2017, 21:26 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 11 15 20 1814754 sri-mulyani-baru-19-peserta-tax-amnesty-ajukan-permohonan-hak-istimewa-lpI4rhDhqv.jpg Foto: Lidya/Okezone

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih sedikit peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang menggunakan hak istimewanya untuk pembebasan pajak penghasilan (PPh) saat melakukan balik nama atas harta yang telah di deklarasikan. Adapun hak istimewa ini bisa didapatkan menggunakan surat keterangan (SKB) PPn atau fotokopi surat keterangan pengampunan pajak (tax amnesty).

Dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari sekitar 151 ribu wajib pajak (WP) yang memiliki kesempatan untuk menggunakan hak istimewa ini, hingga 14 November 2017 baru 29 ribu WP yang mengajukan permohonan SKB PPh ini. Angka tersebut sebesar 19% dari 151 ribu WP yang memiliki hak.

Sementara itu, dari 29 ribu WP yang mengajukan permohonan tidak semuanya diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tercatat hanya 80% dari pemohon yang di terima dan 20% ditolak. Penolakan dilakukan karena persyaratan formal yang tidak dipenuhi dan adanya perbedaan data antara WP dan yang ada di data DJP.

Baca Juga:  Sri Mulyani Revisi Aturan, Peserta Tax Amnesty Jadi Lebih Mudah Dapatkan 'Hak Istimewa'

"Dari 151 ribu WP yang kami lihat di data tax amnesty, mereka berpotensi untuk memanfaatkan fasilitas SKB PPh final. Sampai hari ini baru 29 ribu WP yaitu 19% yang ajukan SKB PPh. Padahal di tax amnesty kami sudah tahu potensinya 151 ribu WP akan lakukan. Tapi sampai pertengahan November ini baru 29 ribu yang melakukan," ungkapnya di Gedung DJP Pusat, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Menurutnya, alasan 20% permohonan SKB PPh ini ditolak oleh KPP, di antaranya persyaratan persyaratan formal yang tidak lengkap sebesar 48% hingga perbedaan data yang dimiliki sebesar 20%. Oleh karena itu, ia menekankan, tidak benar penolakan atas alasan pribadi, apa lagi SKB PPn dipersulit.

Baca Juga: Abaikan Tax Amnesty, Sstt... Ada Pengusaha Telepon Menko Luhut Minta Perlindungan

"Maka kami mohon ke WP untuk penuhi persyaratan formal. Kami akan bantu semaksimal mungkin. Tapi WP juga harus punya kewajiban persyaratan formal yakni fotokopi surat keterangan, fotokopi pajak terutang dari PBB atas nama dari harta tersebut yang mungkin atas nama orang, fotokopi akte jual beli atau pengambil alih nama itu, dan surat pernyataan kepemilikan harta yang dibalik nama dan telah dilegalisir oleh notaris," jelasnya.

Selain itu, ia menyatakan, untuk kantor wilayah untuk menghimbau peserta tax amnesty untuk memanfaatkan hak istimewanya sebaik mungkin. Karena akan berakhir hingga 31 Desember 2017.

"Saya sudah instruksikan kantor wilayah untuk mengatasi ini sebaik-baiknya. Tax amnesty banyak yang ikut, lalu banyak surat menyurat yang belum dilengkapi. Jadi sekarang masih banyak yang perlu diperbaiki. Saya hargai WP yang sekarang secara tertib mengadakan harta kekayaan dan pendapatan untuk kemudian mereka laksanakan kelolaan secara baik dan membayar kewajiban pajak secara tepat," tukasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini