Arcandra Minta Dunia Usaha Sabar Tunggu Kepastian PP Pajak Gross Split
JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meminta dunia usaha di bidang minyak dan gas bumi (migas) sabar menunggu kepastian terkait Peraturan Pemerintah (PP) tentang pajak untuk skema bagi hasil gross split.
Karena hal tersebut, membuat lelang blok migas skema kontrak bagi hasil gross split akhirnya diperpanjang. Kementerian ESDM diketahui melelang 15 wilayah kerjasama (WK) migas tahun ini. Pemasukan dokumen partisipasi yang seharusnya 27 November pun diperpanjang menjadi 31 Desember 2017.
Baca Juga: Gara-Gara Aturan Pajak Gross Split, Lelang 15 Wilayah Kerja Migas Molor Sampai 31 Desember 2017
"Beri kami waktu untuk menjalankannya, karena ada indikasi sekarang dari blok yang kita tawarkan itu ada 20 KKKS yang sudah mengambil dokumen dan tertarik untuk berinvestasi di bidang migas. Namun demikian kita masih menunggu aturan perpajakan yang mendukung sistem fiskal gross split ini," kata Arcandra ketika ditemui di Jakarta, Selasa (21/11/2017).
Arcandra menyebut bahwa sejauh ini pelaku dunia usaha di bidang migas tampak memberikan respon positif terhadap PP tentang pajak untuk skema bagi hasil gross split.
"Kita berharap dengan tema gross split yang mempunyai spirit certainly, simplicity dan efisiensi ini akan menggairahkan dunia usaha di bidang migas, karena feedback yang kita terima dari sebagian besar KKKS sangat mendukung adanya sistem fiskal gross split ini," jelasnya.
Baca Juga: Penyederhanaan Izin Migas Dimulai Kuartal I Tahun Depan
Secara garis besar, Arcandra menilai kalau skema gross split tidak akan menghambat dunia usaha di sektor migas sehingga tak menghambat peluang yang ada di sektor tersebut.
"Peluang ke depannya banyak, karena apa? gross split ini juga sangat pro dengan lokal konten. Semoga nanti vendor-vendor lokal, company-company lokal bisa ikut kita dalam kegiatan usaha hulu migas," tandasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
