JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengungkapkan bahwa, di Indonesia yang melakukan pemantauan mengenai harga barang kebutuhan pokok (sembako) bukan hanya Kementerian Perdagangan (Kemendag). Namun Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga melakukan pemantauan harga sembako guna mengetahui pengaruhnya terhadap inflasi.
Sayangnya, kata Enggar, data harga sembako di antara ketiga instansi tersebut acapkali berbeda satu sama lain. Hal ini berpotensi membuat kebijakan yang ditempuh pemerintah salah sasaran.
"Ini yang saya khawatir, BI juga ada perkembangan harga, BPS ada, Kemendag ada. Tiga angka ini berbeda semua. Karena pemerintah dari informasi dan data yang salah dan berbeda, akan berbeda pula kebijakan yang ditempuh," katanya di Gedung Kemendag, Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Baca Juga: Sepekan Jelang Lebaran, Harga Beras hingga Bawang Merah Naik
Oleh sebab itu, dia meminta kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Tjahya Widayanti agar kedepan data tersebut harus sama. Termasuk, data yang dilaporkan oleh petugas pemantau harga kebutuhan pokok. Bahkan, dia mengaku akan melakukan pemantauan di pasar yang menjadi pantauan BPS. Dengan begitu, akan terlihat data mana yang salah dan benar.
"Ke depan, saya minta kepada bu Dirjen data ini harus sama. Dan kita akan menaruh di pasar pantauan BPS. Sehingga nanti kita bisa merefleksikan, kal+au ini harganya berbeda kita akan cari tahu siapa yang salah dan tidak benaar mendapatkan data itu. Kenapa? Saya juga penasaran," imbuh dia.
Data BPS menyebutkan angka inflasi pada Oktober 2017 yang sebesar 0,01% dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai merah dan beras, yang masing-masing memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,05% dan 0,04%. Enggar mengaku heran dengan realisasi tersebut, karena dalam pemantauannya harga beras sudah di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kemendag.