Baca Juga: Rapat dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyani Soroti Pengelompokan PNBP
Menurutnya, saat dalam melakukan pengelolaan untuk menarik PNBP dari masyarakat harus dikelola dengan transparan dan menghasilakan sesuatu yang berguna. Dengan begitu maka masyarakat bisa merasakan apa yang dibayar seperti waktu bikin SIM, paspor dan lainnya.
"Saat masyarakat tahu apa yang didapat dari apa yang mereka bayar, di situlah definisi negara yang maju dan bermartabat," jelasnya.
Oleh karenanya, saat ini dia memberikan penghargaan kepada K/L dengan berbagai kriterian agar lebih giat mengumpulkan PNBP secara transparan dan sesuai dengan perundangan yang ada.
"Awardsnya ada beberapa kriteria, karena BLU seperti RS beda sekali dengan pendidikan seperti PT, juga beda dengan kejaksaan, migrasi, bahkan KUA. Itu bentuk pelayanan publik ada esensi yang sama tapi pasti ada keunikan masing-masing. Disini bisa belajar pelayanan yang baik dan pengelolaan yang baik seperti apa. Saya hargai inisiatif yang baik ini," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)