Gara-Gara BBM 1 Harga, "Derita" Pertamina Bertambah Rp3 Triliun/Tahun

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial menjelaskan tingginya harga BBM di wilayah Papua dan wilayah timur Indonesia pada umumnya disebabkan belum tersedianya infrastruktur untuk mencapai wilayah tersebut. Pengiriman BBM pun dilakukan dengan menggunakan pesawat udara yang mengakibatkan tingginya biaya transportasi.

Selanjutnya Kementerian ESDM menetapkan Permen No. 36/2016 tentang percepatan pemberlakuan satu harga jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan secara nasional. Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan insentif kepada Pertamina dengan memberikan wilayah-wilayah kerja yang akan berakhir masa kontraknya dalam bentuk previlege ke Pertamina sebagai pengelola.

Kalau pertamina tidak berkenan, maka diberikan ke existing operator, atau yang ketiga, kerja sama antara pertamina dan existing operator. Dengan demikian akan mendekatkan Pertaminan dengan titik - titik wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang merupakan prioritas BBM satu harga.

"Jadi yang bisa saya sampaikan saat ini adalah, keberpihakan pemerintah terhadap pertamina adalah, seluruh wilayah kerja yang akan berakhir itu kita prioritaskan dulu kepada pertamina, dan tergantung kepada Pertamina itu," jelas dia.

Pada tahun 2016, telah beroperasi 9 lembaga penyalur BBM satu harga, yaitu 7 lembaga penyalur di Papua, 1 lembaga penyalur di Papua Barat, dan 1 lembaga penyalur di Kalimantan Utara.

Sehingga, total hingga 4 Desember tahun 2017 ini, lembaga penyalur yang telah beroperasi adalah sebanyak 34 lembaga penyalur, yang terdiri dari 32 penyalur dari Pertamina dan dua penyalur dari PT AKR.

Nantinya BBM 1 harga akan tersebar mulai dari Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Bali dan Riau.

(Martin Bagya Kertiyasa)