Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menteri Bambang Sebut Dana Pensiun Kanada Bakal Investasi di Jalan Tol dan Listrik

Ulfa Arieza , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2017 |19:30 WIB
Menteri Bambang Sebut Dana Pensiun Kanada Bakal Investasi di Jalan Tol dan Listrik
Ilustrasi: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong investasi asing ke Indonesia untuk memuluskan proyek infrastruktur strategis nasional. Salah satunya melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan tahun depan investor dana pensiun dari Kanada akan mulai masuk ke proyek infrastruktur Indonesia melalui skema PINA.

"Tahun depan (PINA) kita tidak banyak karena justru tahun depan kita perkirakan dana - dana terutama dana pensiun di Kanada Amerika mulai masuk,"ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Bambang mengatakan dana investasi tersebut akan masuk ke proyek jalan tol dan listrik.

Baca juga: Karpet Merah untuk Investor Swasta Garap Proyek Infrastruktur di RI

" Listrik yang dipegang oleh anak perusahaan PLN, kita lagi dorong supaya mereka bisa mendapatkan partner sehingga dapat tambahan modal. Kalau jalan tol menyebar kebanyakan di Trans Jawa. Waskita salah satunya," jelas Bambang.

Untuk saat ini, lanjut Bambang, PINA yang masuk mayoritas berasal dari negara - negara Asia Timur, seperti Jepang, Korea, dan China. Modal yang masuk dari negara - negara Asia Timur tersebut banyak juga dialokasikan untuk jalan tol dan listrik. Selain itu, mereka juga menanamkan investasi di proyek bandara.

"Bandara ini lebih spesifik karena bandara proyeknya cuma dua kita, yaitu Bandara Kertajati dan Bandara Kulonprogo," ujarnya.

Baca juga: Percepat Infrastruktur, Menteri Bambang Ingin Naikkan Kelas Swasta

Sekadar informasi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 yang disusun oleh Bappenas, pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan hingga kurang lebih Rp5.000 triliun.

Dari total itu, pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah sekitar 41,3%. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan jatah pembiayaan sebesar 22,2%. Sedangkan sebanyak 36% akan diserahkan kepada sektor swasta.

(Rizkie Fauzian)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement