Image

Perokok Sulit Dapat Layanan Jaminan Kesehatan, Begini Penjelasan Kemenkes

Giri Hartomo, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2017, 18:22 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 07 320 1826880 perokok-sulit-dapat-layanan-jaminan-kesehatan-begini-penjelasan-kemenkes-XwyP7ry7aF.jpg Foto: Giri Hartomo/Okezone

JAKARTA - Beberapa waktu belakangan beredar kabar tak sedap bagi para perokok di Indonesia. Pasalnya, para perokok dikabarkan akan sulit mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Kementerian Kesehatan bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede mengatakan pihaknya lebih memilih untuk mengambil aksi hulu. Pasalnya sangat sulit untuk melakukan justifikasi penyakit yang murni diakibatkan karena rokok.

"Kemenkes lebih memilih gerakan ke hulunya. Bagaimana membuat orang tidak merokok lebih penting ketimbang menghukum orang yang merokok ketika sakit dan pembuktiannya akibat rokok sangat sulit," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Baca juga: BPJS Kesehatan: Kepuasan Publik Terhadap Layanan Jaminan Kesehatan di Atas 70%

Donald mencontohkan, jika ada seorang pasien dengan penyakit jantung, memang kebanyakan pasien tersebut adalah perokok. Namun untuk membuktikannya dibutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit.

"Misalnya sakit kanker paru, memang salah satu penyebabnya rokok, tapi untuk memastikan penyebabnya adalah rokok itu tidak mudah," jelasnya.

Oleh karenanya, dirinya lebih memilih melakukan gerakan ke arah hulu dengan menyediakan akses layanan konseling berhenti merokok. Layanan ini dinamakan Quit Line Berhenti Merokok yang dapat diakses melalui nomor telepon 0-800-177-6565 pada hari Senin sampai Sabtu pukul 08.00 hingga 16.00 WIB tanpa dipungut biaya.

Baca juga: Menkeu Baru Tambal Defisit BPJS Kesehatan Rp7,8 Triliun, Masih Kurang Rp1,2 Triliun

Diharapkan, layanan tersebut dapat membantu mereka yang ingin berhenti merokok tetapi memiliki keterbatasan akses dan waktu. Melalui komunikasi via telepon, klien yang ingin berhenti merokok dapat diberikan konseling dan bimbingan, serta rujukan jika sekiranya membutuhkan tindak lanjut.

Sementara itu, Wakil Menkeu Mardiasmo mengungkapkan, tidak semua pajak rokok itu diperuntukkan bagi JKN. Sebanyak, kata dia, 62,5% dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk bisa memproteksi warganya agar tidak merokok.

"Jadi pajak rokok itu banyak 27,5% yang untuk rokok, sisanya dikembalikan kepada Pemda untuk memproteksi warganya," jelasnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini