Image

Bos Inalum Jelaskan Fungsi Holding BUMN Tambang: Tidak Ada Maksud Menjual!

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2017, 15:05 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 12 08 320 1827343 bos-inalum-jelaskan-fungsi-holding-bumn-tambang-tidak-ada-maksud-menjual-GRPXcD5C73.jpg (Foto: Setkab)

JAKARTA - Pemerintah sudah resmi membentuk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum dengan anak usaha PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk

Direktur Utama (Dirut) holding BUMN tambang Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa tujuan holding untuk memperkuat modal usaha dan tidak memiliki maksud menjual BUMN. Dia juga mengklaim bahwa DPR tetap bisa melakukan pengawasan seperti biasanya.

"Holdng ini untuk memperkuat perusahaan, tidak ada maksud menjual, bahkan holding ini untuk membeli," jelas Budi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (8/12/2017).

 Baca Juga: Kinerja BUMN Masih Turun, Apa Pembentukan Holding Terlalu Dipaksakan?

Namun, kebijakan holdingisasi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno melalui Peraturan Pemerintah (PP) 72 Tahun 2016 masih menimbulkan pro dan kontra, pasalnya kebijakan ini disinyalir sangat rentan dengan penyimpangan karena telah menghindari atau menghilangkan fungsi pengawasan dari lembaga legislatif.

Anggota Komisi VI DPR Adang Daradjatun menjelaskan, dengan holding ini beberapa perusahaan BUMN yang selama ini mendapat pengawasan langsung dari DPR, dimasukkan menjadi anak perusahaan hoding, padahal tegas Adang, dalam UU BUMN dinyatakan bahwa anak perusahaan bukan lagi merupakan perusahaan BUMN, dengan demikian beberapa perusahaan yang dimasukkan kedalam holding menjadi terhidar dari pengawasan DPR.

"Dampak dari hodingisasi, anak perusahaan BUMN, yang awalnya adalah BUMN yang dijadikan anak perusahaan BUMN holding, tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada negara (DPR)," kata Adang.

Baca Juga: Holding BUMN Energi, Pertamina-PGN-PLN Bakal Digabung?

Lalu yang juga menjadi kejanggalan, sejak awal Menteri Rini terkesan tidak mau ada gangguan dari DPR. Dia ingin memastikan bahwa rencana holding berjalan lancar, karenanya dengan PP 72 yang ia susun tersebut menegaskan bahwa proses holding tidak butuh persetujuan lembaga legislatif.

Padahal berdasarkan UU BUMN, setiap penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara mesti dibahas melalui APBN. "Penyertaan modal tanpa melalui pembahasan di APBN akan memberi kelesuasaan kepada pemerintah untuk memindahkan saham BUMN tanpa persetujuan DPR," ujar dia.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menyangga argumen Budi. Menurut Marwan, harus ada ketegasan hukum yang mengawas anak perusahaan holding, mengingat kasus penjualan BUMN Indosat berakar dari adanya celah hukum yang kala itu belum mengatur kepemilikan saham BUMN.

"Harus menjadi pembelajaran, kejadian pada penjualan BUMN Indosat bukan hal medesak, ini berakar adanya celah hukum," jelasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini