Image

Polemik Pengadilan Perikanan Daerah dalam Pemberantasan Ilegal Fishing

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 11 Desember 2017 19:42 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 11 320 1828721 polemik-pengadilan-perikanan-daerah-dalam-pemberantasan-ilegal-fishing-fUEnvh5N0w.jpg Foto: Giri Hartomo/Okezone

JAKARTA - Mahkamah Agung menilai tantangan utama dalam memerangi ilegal fishing, pemerintah seringkali kesulitan dalam penegakan hukum di pengadilan. Pasalnya, selama ini ketidakjelasan dalam penegakan hukum tersebut.

Sebab, dalam penegakan hukum pemerintah seringkali dihadapkan kepada dua pengadilan. Kedua penyelaman tersebut yakni melalui pengadilan multirezim dan juga berdasarkan pengadilan perikanan daerah.

Oleh karena itu Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Surya Jaya meminta agar KKP mengkaji ulang mengenai keberadaan pengadilan perikanan daerah. Sebab, dirinya menilai pengadilan perikanan daerah yang ada saat ini dinilai kurang efektif.

"Oleh karena itu, ada keinginan kuat dari kami, pengadilan perikanan di daerah untuk dikaji lebih mendalam. Karena pengadilan perikanan masih menyisakan permasalahan," ujarnya dalam acara pelatihan International Fish Foce Academy of Indonesia (IFFAI) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (11/12/2017).

Baca juga: Modus Baru, KKP Sebut Kapal Asing Manfaatkan Wilayah Perbatasan untuk Curi Ikan

Menurut Surya, jika dalam penindakan menggunakan pengadilan perikanan daerah, maka pemerintah akan sulit menindak modus pencurian ikan yang juga disatukan dalam penyelundupan narkoba hingga peregangan orang. Karena jika ditemukan demikian, pemerintah secara khusus harus mengikuti pengadilan umum dan bukan pengadilan perikanan.

“Kita membutuhkan pengadilan yang dapat menyelesaikan berbagai tindak pidana, seperti TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), perdagangan orang. Apa ini bisa diselesaikan pengadilan perikanan,” jelasnya.

Sementara itu di tempat berbeda, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian KKP Muhammad Yusuf mengatakan pengadilan perikanan tidak perlu untuk dilakukan peninjauan ulang. Sebab, menurutnya, selama ini pengadilan perikanan sudah berjalan sesuai bagaimana mestinya.

Baca juga: Berantas IIlegal Fishing, Ini Tantangan yang Harus Dihadapi Pemerintah

Bahkan berkat adanya pengadilan perikanan, pemerintah bisa menekan angka pencurian ikan oleh kapal asing. Hal ini tidak terlepas dari putusan pengadilan perikanan yang menindak tegas para kapal asing pencuri ikan dengan penenggelaman kapal.

“Karena kompetensi pengadilan perikanan itu penyelundupan ikan. Kalau enggak begini, kalau kita menangkap ada pemalsuan dokumen, kita serahkan ke Satgas 115. Nanti berbagai kewenangan pengadilan digabung, di situ ditentukan koordinasinya ke siapa,” ucapnya.

Sebagai informasi tambahan, berdasarkan data KKP, saat ini jumlah pengadilan perikanan yang ada sekarang ini sebanyak 10 pengadilan. Adapun 10 pengadilan itu berada di Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, Tual, Tanjung Pinang, Ranai Natuna, Ambon, Sorong, dan Merauke.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini