nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bunga Pinjaman Bank Tinggi, Pengembangan Energi Terbarukan Terkendala

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 14 Desember 2017 15:38 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 12 14 320 1830334 bunga-pinjaman-bank-tinggi-pengembangan-energi-terbarukan-terkendala-anobi5qU1I.jpg Foto: Koran SINDO

JAKARTA – Pemerintah mengakui bahwa pengembangan energi terbarukan saat ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah tingginya bunga pinjaman dari bank-bank lokal dalam pendanaan proyek energi terbarukan.

”Perbankan dalam negeri memberikan tingkat bunga yang tinggi, melampaui 10%. Sementara bank dari luar negeri menawarkan pinjaman rata-rata di bawah 5%, tapi biasanya diikuti sejumlah persyaratan seperti masuk kredit ekspor atau menggunakan teknologi dari negara pemberi pinjaman,” ungkap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dalam keterangan tertulisnya.

Arcandra mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengumpulkan para pemberi pinjaman (lender) dari luar negeri, termasuk Bank Dunia dan sejumlah lender dari Eropa terkait masalah pendanaan. Namun, memang ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, di mana persyaratan tersebut kadang terlalu ketat.

Baca Juga: Investasi Rp4,49 Triliun, 3 Perusahaan Prancis Bidik Energi Terbarukan Indonesia

”Tapi terus kami usahakan agar persyaratannya diperlonggar supaya pengusaha bisa mendapat akses ke pendanaan berbunga rendah,” paparnya. Di luar masalah pendanaan, ada tantangan lain yang juga menjadi kendala, yakni izin penggunaan lahan, masih rendahnya kapasitas pembangkit tenaga angin dan panel surya, belum adanya sistem grid pintar yang operasional, serta beragamnya pemangku kepen tingan yang terlibat.

Namun, pada Pertamina Energy Forum 2017, Arcandra menjelaskan langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah guna mengoptimalkan energi terbarukan. Melalui langkah-langkah itu, target baur an energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 diharapkan tercapai.

Menurut dia, langkah-langkah itu dengan menerbitkan beragam regulasi guna memperbaiki iklim investasi dan mempercepat penggunaan energi terbarukan berupa insentif fiskal dan nonfiskal.

Baca Juga: Dirut Pertamina: Target Energi Terbarukan 23% Harus Ditinjau Kembali

Dari aspek strategi fiskal, pemerintah antara lain menerapkan feed in tarrif, indeks harga tertinggi untuk biaya pembangkit regional, menerapkan mekanisme business to business antara investor dan PT PLN (persero) untuk pembangkit panas bumi dan bio massa dari sampah kota.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris mengatakan, meski ada sejumlah kendala, minat investor untuk mengembangkan energi terbarukan masih tinggi. Namun, dia mengakui bahwa ke depan yang masih harus dibahas adalah insentif untuk meningkatkan minat investor.

”Pembangkit tenaga angin dengan kapasitas 70 MW di Sidrap sudah beroperasi. Ke depannya Indonesia punya potensi besar untuk arus laut dan gelombang. Sejumlah pengusaha dari Inggris bahkan sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di pembangkit panel surya dan tenaga angin. Geotermal juga masih bisa dikembangkan,” tuturnya.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini