Image

Virtual Currency Bukan Instrumen Investasi!

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 15 Desember 2017 11:09 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 15 320 1830719 virtual-currency-bukan-instrumen-investasi-GOCWguEeOa.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Masyarakat diimbau agar mewaspadai 21 entitas perusahaan yang teridentifikasi menawarkan produk investasi ilegal.


Perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat karena imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.

“Kami juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penawaran Bitcoin atau virtual currency yang saat ini sedang marak. Virtual currency bukan merupakan instrumen investasi keuangan yang memiliki regulasi,” ujar Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam siaran persnya.

Menurutnya, perdagangan virtual currency lebih bersifat spekulatif karena memiliki risiko sangat tinggi. Beberapa entitas yang menawarkan virtual currency bukan bertindak sebagai marketplace, tetapi memberikan janji imbal hasil tinggi.


Baca Juga : Market Cap Bitcoin Baru USD284 Miliar, Masih Kalah dari Emas yang Tembus USD7,8 Triliun


Ke-21 daftar entitas yang perlu diwaspadai tersebut adalah PT Ayudee Global Nusantara, PT Indiscub Ziona Ripav, PT Monspace Mega Indonesia, PT Raja Walet Indonesia/Rajawali, CV Usaha Mikro Indonesia, IFC Markets Corp, Tifia Markets Limited, Alpari, Forex Time Limited, FX Primus Id, FBS-Indonesia, XM Global Limited, Ayrex, Helvetia Equity Aggregator, PT Bitconnect Coin Indonesia/Bitconnect, Ucoin Cash, ATM Smart Card, The Peterson Group, PT Grand Nest Production/PT GNP Corporindo, PT Rofiq Hanifah Sukses/RHS Group/Penyertaan Modal Bisham, dan PT Maju Aset Indonesia.

Baca Juga : Bitcoin Naik 300% dalam 10 Bulan, BI: Hati-Hati dan Risiko Tanggung Sendiri


Tongam menuturkan, Satgas Waspada Investasi secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal. Menurutnya, peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama peran untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal.

Penanganan yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang telah menyampaikan laporan atau pengaduan. Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut di antaranya memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini