nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Terkendala Lahan, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Sabtu 16 Desember 2017 18:18 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 16 320 1831404 pembangunan-bandara-internasional-yogyakarta-terkendala-lahan-ini-yang-harus-dilakukan-pemerintah-5nIANylCK7.jpg Foto: Antara

JAKARTA - Daerah Istimewa Yogyakarta akan punya bandar udara (bandara) baru pengganti Bandara Adi Sucipto. Bandara tersebut yakni New Yogya International Airport (NYIA) yang berada di Kulonprogro. Namun, Pembangunan Bandara Kulonprogro masih berkutat di pembebasan lahan. 

Plt Direktur Utama Angkasa Pura (AP) I Wendo Asrul Rose mengatakan, progres Bandara Kulonprogro memasuki tahap pembebasan lahan. Dalam prosesnya, tengah dilakukan proses konsinyasi atau menitipkan ganti rugi pembebasan lahan di pengadilan.

"Progres Bandara Kulonprogro saat ini proses pembebesan lahan. Ini proses rekonsinyasi. Pemilik lahan konsinyasi, keputusan di pengadilan. Setelah ini dilakukan pembongkaran," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (16/12/2017).

Baca juga: Pengosongan Lahan Bandara Internasional Yogyakarta Ricuh, Kok Bisa?

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Transportasi, Danang Parikesit mengatakan membuka dialog antara pemerintah dan Angkasa Pura I (AP I) merupakan solusi terbaik bagi warga yang masih mempertahankan lahannya di sekitar pembangunan Bandara Kulonprogo.  

"Karena ini menyangkut kepentingan publik dan pembangunannya juga sudah berjalan. Serta penangannya juga sudah memenuhi ketentuan, warga yang masih bersikeras menolak pembangunan bandara baru Yogyakarta Kulonprogo sebaiknya lebih mengedepankan dialog untuk menyampaikan hal hal yang dirasa kurang kepada pemerintah," ungkapnya di Jakarta.

 Baca juga: Pengosongan Lahan Bandara Internasional Yogyakarta, Gubernur DIY: Masak Harus Dipaksa

Menurutnya, pemerintah jangan lagi berpaku kepada penanganan formal tapi harus bekerja lebih jauh dengan mengedepankan pendekatan aspek sosial dan kultural.

"Sekarang saya melihat apa yang dilakukan pemerintah semuanya sudah memenuhi aturan dan ketentuan. Mulai dari pembelian tanah, mekanisme pembayaran sampai kepada penyediaan rumah. Bahkan pemerintah pun telah melakukan berbagai langkah untuk memenuhi hak-hak penduduk, termasuk kelangsungan usaha dan kesempatan kerja. Gubernur Yogyakarta dan Pemerintah Kulonprogo pun sudah banyak melakukan pendekatan,” jelasnya.

Namun demikian dia mengakui hingga saat ini, masih ada sekitar 20-an penduduk yang melakukan penolakan. Disinilah peran aktif pemerintah, baik pemerintah pusat apakah itu Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura 1, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Jangan terlalu mengedepankan pendekatan formal semata dengan hanya berpaku kepada pembayaran ganti rugi, penyediaan rumah, lapangan kerja dan kesempatan usaha.

Baca juga: Bangun Bandara Yogyakarta, 38 Rumah Terpaksa Dirubuhkan

"Lakukanlah sosialisasi bahwa mereka yang telah rela melepas tanah rumah dan pindah rumah dari situ merupakan pahlawan pembangunan yang patut diapresiasi. Warga yang terkena pemindahan sebaiknya diapresiasi lebih jadikanlah mereka pahlawan pembangunan , bukan hitung hitungan atas berapa harga tanah dan berapa harga rumah saja,” tukasnya.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini