Banyak Aturan Bentrok, KPPU Bakal Dampingi Menteri Susun Regulasi

Feby Novalius, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2017 13:54 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 19 320 1832698 banyak-aturan-bentrok-kppu-bakal-dampingi-menteri-susun-regulasi-jvitS2Hx0W.jpg Ketua KPPU. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meyebut banyak regulasi yang tidak berhubungan dengan persaingan usaha. Maka dari itu koordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pun terus dilakukan, supaya regulasi yang dibuat di 2018 mulai memperhatikan tentang kompetisi usaha.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, sejalan dengan kewenangan memberikan rekomendasi terhadap Presiden dan pemerintah, KPPU sudah siapkan competition checlist untuk mendorong kemajuan usaha.

"Pak Darmin (Menko Perekonomian Darmin Nasution) melalui sekretaris sudah buat surat edaran ke menteri-menteri bidang ekonomi yang isinya tolong buat kebijakan pakai competition checklist yang dibuat KPPU," tuturnya, di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Competition checklist merupakan daftar pertanyaan, di mana salah satu isinya apakah kebijakan yang dibuat mempengaruhi barrier to entry. Syarkawi mengatakan, jika dalam membuat kebijakan tidak ada unsur barrier to entry sebaiknya ditinjau kembali atau dibatalkan.

"Jadi saya kira pekerjaan di 2018 dan 2019 bagaimana mendampingi menteri dalam membuat kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakannya inline persaingan usaha. Kalau tidak artinya analisis kompetisi bertentang dan enggak boleh lanjut," ujarnya.

Baca Juga: KPPU Sayangkan Banyak Kebijakan Tak Jaga Kompetisi Usaha

Menurut dia, sejak 2001 hingga sekarang banyak regulasi yang tidak in line dengan persaingan usaha. Hal itu yang akhirnya membuat KPPU melakukan penegakan hukum. Seperti ketika harga bawang putih yang naik Rp125.000 per kilogram (kg).

Kemudian regulasi yang tidak in line dengan kompetisi usaha terlihat juga pada kasus ayam potong. Dalam kasus ini, KPPU sudah menetapkan 12 perusahaan unggas bersalah. Akan tetapi di Pengadilan Negeri (PN) dibatalkan. "Inilah contoh indeks regulasi kita yang terus menurun. Makanya penegakan hukum harus dilakukan," tuturnya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini