Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

6 Proyek Strategis Rampung 2017 Mulai dari Jalan Tol hingga Pos Lintas Batas Negara

Koran SINDO , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2017 |09:49 WIB
6 Proyek Strategis Rampung 2017 Mulai dari Jalan Tol hingga Pos Lintas Batas Negara
Ilustrasi: (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah menyatakan telah menyelesaikan enam Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2017 senilai Rp13,1 triliun. Total PSN yang sudah dirampungkan sejak 2016 hingga saat ini berjumlah 26 proyek dengan total investasi mencapai Rp46,5 triliun.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan, enam proyek yang sudah selesai per Desember 2017 meliputi jalan akses Tanjung Priok, Jalan Tol Soreang-Pasirkoja, Jalan Tol Surabaya-Mojokerto, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, dan PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara.

”Dengan rampungnya 26 PSN itu, maka hingga akhir 2017 ada 239 PSN dan dua program (ketenagalistrikan dan industri pesawat) yang masih harus diselesaikan,” ujar Wahyu di Jakarta.

Baca Juga: Menteri Basuki Temukan Penyelewangan Anggaran 2017, Proyek Mana Saja?

Wahyu menjelaskan, dari 239 PSN dan dua program yang belum rampung itu, ada 145 PSN dan satu program yang masih tahap konstruksi, sembilan proyek dalam tahap transaksi, 85 proyek, dan satu program dalam tahap penyiapan.

”Masih banyak yang belum rampung karena proyek seperti jalan tol lebih kompleks, mengingat harus disiapkan analisis dampak lingkungan, desain, dan pembebasan lahan, baru konstruksi. Maka tentu multiyears,” katanya. Menurut Wahyu, dari145PSN yang masih tahap konstruksi, ada 37 proyek telah beroperasi sebagian dan dalam waktu dekat bisa diselesaikan, seperti Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi, Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, dan KEK Mandalika.

Baca Juga: Sri Mulyani: Pemerintah Butuh Lebih dari Rp5.400 Triliun untuk Bangun Infrastruktur

”Proyek yang telah beroperasi ini kami masih hitung sebagai proyek tahap konstruksi karena belum seluruhnya beroperasi,” ujar Wahyu. PSN adalah proyek terpilih yang memiliki peran strategis bagi perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional yang bisa memperoleh fasilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 jo Perpres 58/2017.

Daftar terbaru mencatat terdapat 245 PSN dan dua program dengan total nilai investasi Rp4.417 triliun. Seluruh PSN dibagi dalam 15 sektor, karena tiga sektor dengan jumlah proyek terbanyak adalah sektor jalan dengan 74 proyek.

Pengamat ekonomi dari lembaga CORE , Mohammad Faisal menilai, akibat mengerjakan proyek PSN, sejumlah BUMN Karya mengalami pembengkakan debttoequityratio (DER). Misalnya untuk pembangunan ruas Tol Trans Sumatera yang di kerjakan PT Hutama Karya atau pembangunan proyek LRT Jakarta yang dikerjakan Adhi Karya. ”Saya kira ini harus dievaluasi, dikhawatirkan nanti mereka tidak bisa memenuhi target-target dalam proyek strategis nasional yang dibebankan kepada BUMN ini. Karena ruang fiskal di APBN juga semakin sempit,” ujar dia.

Seperti diketahui, sejumlah BUMN Karya saat ini mengerjakan proyek-proyek infrastruktur khususnya pada Proyek Strategis Nasional (PSN). Adapun pemerintah memastikan bahwa proyek-proyek dalam PSN harus berjalan dan memiliki tenggat waktu dalam satu hingga dua tahun mendatang (2018-2019). ”Kalau kita lihat total nilai proyek strategis nasional itu bisa mencapai Rp1.200 triliun. Dengan kondisi keuangan seperti sekarang, perlu ada langkah-langkah terobosan. Penyertaan modal negara akan menjadi pilihan terakhir namun akan sulit,” ungkapnya.

Baca Juga: Banyak Pembangunan Infrastruktur, Dirut Askrindo: Jangan Hanya Jadi Penonton

Menurut Faisal, terobosan-terobosan tersebut salah satunya bisa dilakukan dengan mencontoh apa yang dilakukan BUMN Jasa Marga dengan sekuritisasi aset. ”Sekuritisasi aset atau profit aset yang pasti bisa dilempar kepada investor pembiayaan. Di satu sisi yang paling perlu dilakukan adalah evaluasi target,” paparnya. Dia menambahkan, BUMN yang mendapatkan penugasan pemerintah harus memastikan target-target yang diberikan.

Artinya, jika memang sudah sangat membebani kas, maka mau tidak mau pemerintah kembali harus turun tangan. ”Sebab, jangan sampai target tidak terpenuhi, kasnya juga berantakan. Jadi, harus evaluasi target-targetnya terutama di internal BUMN tersebut,” katanya.

(Ichsan Amin/ant)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement