Menko Darmin hingga Agus Marto Susun Strategi Tingkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution duduk bersama dengan sejumlah menteri, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk membahas pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Dalam rapat koordinasi ini hadir Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Selain itu hadir juga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.
Baca Juga: Proyek Palapa Ring Dorong Inklusi Keuangan 75% di 2019
Agus menjelaskan, di rapat tersebut terdapat berbagai diskusi antara kementerian dengan OJK juga BI dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia bisa mencapai 75% di 2019.
"Kita mendiskusikan mulai dari yang basic tentang apa yang masuk kategori definisi keuangan inklusif. Terus bagaimana strategi untuk mengejar keuangan inklusif yang dari 36% pada saat itu diluncurkan menjadi 75% di 2019," jelas Agus di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Dalam rapat tersebut, setiap pihak terkait memaparkan strategi untuk mendorong inklusi keuangan. Agus menjelaskan BI sendiri bekerja sama dengan Kementerian Sosial dengan mendukung saluran bantuan nontunai.
Baca Juga: OJK: 63% Penduduk Indonesia Sudah Paham Produk dan Jasa Keuangan
"Kemensos menjelaskan ada program keluarga harapan, menyalurkan melalui kartu keluarga sejahtera bisa menyalurkan sampai 5,9 juta penerima manfaat dan itu dilakukan secara non tunai. Juga dilaporkan tentang bantuan pangan non tunai," ucapnya.
Agus mengatakan, Kemensos juga memaparkan rencana di tahun 2018 jumlah penerima bantuan nontunai mencapai 10 juta jiwa setelah sebelumnya sebesar 6 juta.
Sedangkan Kemkominfo, lanjut Agus, memaparkan terkait infrastruktur digital yang mendorong kemudahan jaringan inklusi keuangan.
"Tentang bagaimana infrastruktur dalam bentuk telekomunikasi yang 2G, 3G, 4G yang sudah available di seluruh Indonesia. Kalau 4G sudah di atas 50%. Ini akan bisa membantu program keuangan inklusif kita," papar Agus.
Selain itu, untuk Kementerian ATR memaparkan mengenai program sertifikasi tanah. Di mana pada tahun 2017 sertifikat tanah mencapai 4,2 juta telah dibagikan kepada masyarakat secara gratis.
Baca Juga: Baru Capai 60%, Ini Cara OJK Kejar Target Keuangan Inklusif di 2019
"Tanah yang dimiliki sebelum ada sertifikat sulit sekali dijadikan untuk dijadikan kesempatan untuk literasi keuangan atau akses keuangan. Dengan adanya sertifikat tanah yang dibagikan ini, hal ini pasti akan baik untuk awal dari akses keuangan," jelasnya.
Agus mengatakan sejauh ini perkembangan inklusi keuangan sudah mencapai 57%. Sehingga dengan adanya gerakan nasional nontunai dipercaya dapat mendorong tercapainya 75% indeks inklusi keuangan di 2019.
"Jadi inisiatif seperti gerakan nasional nontunai, bantuan sosial secara nontunai, gerakan pemberian subsidi secara nontunai, elektronifikasi jalan tol atau pembayaran itu, juga meningkatkan financial inclusion index. Kita optimis di tahun 2019 kita bisa mencapai 75% seperti yang diamanahkan," pungkasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
