Image

Dirjen Minerba: Freeport Belum Ajukan Perpanjangan Ekspor

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 11 Januari 2018, 19:10 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 11 320 1843676 dirjen-minerba-freeport-belum-ajukan-perpanjangan-ekspor-nb1srNcjoO.jpg Ilustrasi: (Foto: Reuters)

JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI)  akan mengakhiri izin ekspor konsentrat pada 16 Februari 2018 mendatang. Usai mendapat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara hingga Juni 2018, Freeport pun menyatakan akan segera mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat.

Izin tersebut berdasarkan rekomendasi dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor 352/30/DJB/2017 tanggal 17 Februari 2017 di mana Freeport mendapat izin ekspor konsentrat dengan volume sebesar 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT).

Kendati demikian, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, hingga saat ini Freeport belum mengajukan kembali rekomendasi perpanjangan izin ekspor.

Baca Juga: Negosiasi Saham Freeport, Jokowi: Enggak Apa-Apa Alot, yang Penting Jangan Kalah!

Bambang menyatakan pemerintah akan tetap mengevaluasi izin ekspor konsentrat Freeport bersamaan juga dengan izin ekspor PT Amman Mineral Nusa Tenggara. 

"Untuk rekomendasi ekspor Freeport belum diajukan. Tapi sebagai pemerintah karena ada aturannya harus dievaluasi, maka kita akan evaluasi. Dia berakhir di Februari 2018, itu iya. Sekarang kita sedang evaluasi, termasuk juga untuk Amman. Semua sebenarnya kita evaluasi perusahaan yang akan jatuh tempo (izin ekspornya)," ujar Bambang di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Bambang mengatakan, evaluasi tak hanya dilakukan oleh tim internal pemerintah saja namun juga oleh verifikator independen yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Selain tim internal pemerintah, verifikator independen juga akan evaluasi. Kita tunggu hasilnya," ujar dia.

Baca Juga: Babak Baru Perundingan Freeport, Apa Bakal Menguntungkan Indonesia?

Bambang menyebutkan realisasi ekspor Freeport hingga Desember telah mencapai 921.137 WMT dari kuota yang ditetapkan pemerintah 1.113.105 WMT. 

Sedangkan untuk Amman realisasi ekspor hingga Desember mencapai 560.000 WMT dari kuota yang diberikan sebanyak 675.000 WMT.
 
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara milik PT Freeport Indonesia hingga Juni 2018. Pemerintah berdalih, perpanjangan IUPK ini karena hingga saat ini proses negosiasi dengan PT Freeport Indonesia belum rampung.

Baca Juga: Tunggu ESDM, Kemendag Siap Terbitkan Surat Izin Persetujuan Ekspor Freeport

Dia mengatakan, IUPK raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) ini memang berakhir pada Desember 2017. Perpanjangan IUPK sementara ini merupakan bagian dari finalisasi empat komponen negosiasi dengan Freeport.

"Mengenai extention IUPK sampai Juni 2018, ini adalah bagian dari proses kita memfinalkan keempat komponen dari proses negosiasi. Kemarin kan kita sudah perpanjang sampai Desember 2017. Tapi ternyata sampai Desember kita masih melihat beberapa komponen yang harus difinalkan," jelas Sri Mulyani.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini