Image

Pemda Papua Dapat 10% Saham Freeport, Sri Mulyani: Divestasi Harus Dilakukan Secara Transparan

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2018 14:56 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 01 12 320 1844083 pemda-papua-dapat-10-saham-freeport-sri-mulyani-divestasi-harus-dilakukan-secara-transparan-7GUIrxQNZC.jpg (Foto: Lidya/Okezone)

JAKARTA - Pemerintah telah sah membagikan divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam pembagian ini, Pemda Papua akan mendapatkan sebesar 10% saham dari divestasi tersebut.

Penandatanganan langsung dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sedangkan dari Pemda Papua dilakukan oleh Gubernur Papua dan Bupati Mimika. Selain itu, penandatangan ini juga disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

"Suatu peristiwa yang sangat penting yaitu penandatanganan perjanjian antara pemerintah pusat pemerintah provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Mimika serta PT Inalum. Perjanjian ini adalah mengenai pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia. Saya berterima kasih atas nama seluruh tim yang saya yakin sekarang masih sedang bekerja keras kepada seluruh pihak atas kerjasamanya sehingga kita bisa menandatangani perjanjian yang baru saja dilaksanakan," ungkap Sri Mulyani di Aula Mezanine, Kemenkeu, Jumat (12/1/2018).

Baca juga: Sri Mulyani Beri 10% Saham Freeport untuk Pemerintah Daerah

Menurutnya, perjanjian ini merupakan salah satu langkah yang sangat strategis dan suatu kemajuan yang sangat signifikan di dalam rangka pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia. Hal ini setelah dicapainya pokok-pokok kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2017.

"Perjanjian ini juga merupakan wujud semangat kebersamaan atas antara seluruh jajaran di pemerintahan yaitu pemerintah pusat yaitu antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan kementerian BUMN dengan pemerintah daerah yaitu pemerintah provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Mimika peserta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersama-sama sepakat untuk bekerja sama di dalam proses pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia," jelasnya.

Baca juga: Dirjen Minerba: Freeport Belum Ajukan Perpanjangan Ekspor

Berdasarkan perjanjian siang hari ini maka Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10% sesudah divestasi. Adapun porsi hak atas kepemilikan saham tersebut termasuk untuk mengakomodir hak-hak dari masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen dari usaha PT Freeport Indonesia.

"Keseluruhan proses divestasi saham dari PT Freeport Indonesia di mana 51% kepemilikannya nanti akan menjadi kepemilikan pihak Indonesia adalah sesuai dengan komitmen Bapak Presiden yang harus kita lakukan secara transparan bersih dari segala konflik kepentingan dan terjadi tata kelolanya pada setiap tahapan ini akan menimbulkan confidence di dalam negeri maupun secara global," tukasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini