Menhub Diminta Jangan Jual Bandara ke Swasta
JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hari ini duduk bersama Komisi V DPR RI untuk rapat kerja terkait evaluasi sarana dan prasarana mudik di akhir tahun 2017.
Dalam agenda rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis, terdapat dengar pendapat dari anggota DPR.
Anggota Komisi V Mohamad Nizar Zahro meminta untuk Kementerian Perhubungan tidak melibatkan swasta dalam pengelolaan bandar udara (bandara) milik negara.
"Bandara itu, jangan sampai Kerjasama dengan pihak-pihak swasta," ujar Nizar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Baca juga: Beredar Isu Soetta Dijual, Menhub: Tidak Dijual, Cuma Kerjasama
Dia menjelaskan, pergerakkan pesawat dengan jumlah penumpang 7.341.000 menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola bandara hingga dimintai masyarakat. Hal ini juga menunjukkan ekonomi masyarakat dinilai semakin membaik.
Dengan demikian minat masyarakat dipastikan dapat terus meningkat untuk menggunakan moda transportasi ini. Hal ini menunjukkan adanya bisnis yang menguntungkan.
"Karena ini sudah 7 juta penumpang dikalikan airport tax Rp100.000 saja sudah keliatan ini Rp700 miliar. Apalagi kalau dikali Rp100 juta airport tax-nya berarti Rp7 triliun. Berarti ini bisnis berhasil," jelas dia.
Baca juga: Merugikan Negara, 10 Bandara dan 20 Pelabuhan Bakal Dilego ke Swasta
Angka tersebut menunjukkan bahwa berpotensi menarik minat swasta untuk kerjasama dengan pemerintah. Oleh sebab itu, dirinya menegaskan untuk Menhub mengambil kebijakan tidak bekerjasama dengan swasta.
"Dengan adanya catatan itu. Saya memohon kepada Menhub untuk agar bandara-bandara milik negara itu jangan sampai kerjasamakan dengan pihak-pihak swasta," pungkasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
