BI Sebut Bitcoin Cs Bisa Picu Krisis Ekonomi
PEKANBARU - Bank Indonesia Provinsi Riau gencar melakukan sosialisasi risiko mata uang digital atau "virtual currency" termasuk "bitcoin", bahwa penggunaannya bisa berpotensi menimbulkan krisis ekonomi.
"Harga (uang digital) ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, sehingga sulit dikendalikan untuk kepentingan moneter. Terdapat potensi menjadi 'bubble' yang dapat memicu krisis ekonomi," kata Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Riau, Siti Astiyah, di Pekanbaru, Selasa (23/1/2018).
Gelembung ekonomi (economic bubble), merupakan istilah ekonomi yang intinya adalah memperdagangkan produk atau aset dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai fundamental atau sesungguhnya. Risiko "bubble" berpotensi tinggi untuk terjadi karena nilai tukar uang digital sangat fluktuatif, seringkali kenaikannya sangat tidak wajar, sehingga berpotensi merugikan konsumen.
BI merasa perlu memperingatkan seluruh pihak terkait uang digital yang kini sedang tren karena di dunia terdapat 1.300 jenis berbeda. Lima di antaranya yang paling besar antara lain bitcoin, ethereum, ripple, bitcoin cash dan cardano.
Baca juga: OJK Larang Bank Cs Terlibat dengan Bitcoin
Semuanya adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, transfer pemberian (reward), atau prosees menghasilkan uang digital baru (mining), yang melibatkan proses matematika yang rumit. Uang digital itu dikontrol dan diterbitkan oleh komunitas pengembang serta digunakan oleh anggota komunitas vitual tertentu.
Siti menjelaskan, keberadaan mereka secara legal sangat lemah karena tidak ada dasar aturannya, bahkan berpotensi melanggar banyak aturan seperti Undang-Undang (UU) Mata Uang, dan peraturan BI. Aktivitas uang digital yang kerap disebut penyedia "wallet" dan "exchange" rentan terhadap serangan cyber dan minim pengawasan, sehingga tingkat perlindungan konsumen sangat rendah.
