nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Bitcoin, OJK: Dalam UU Sudah Jelas Dilarang!

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 25 Januari 2018 15:21 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 01 25 20 1850121 soal-bitcoin-ojk-dalam-uu-sudah-jelas-dilarang-s9B9FxIWGT.jpg Foto: Yohana/Okezone

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi kegiatan pre launching produk investasi berbasis cryptocurrency atau uang digital oleh Aladin Capital yang dilakukan pada hari ini.

Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas sistem pembayaran telah menyatakan pelarangan terhadap transaksi yang berbasiskan cryptocurrency seperti bitcoin cs. Pasalnya pembayaran yang sah di Indonesia hanyalah mata uang Rupiah. Selain itu, risiko penggelembungan (bubble) nilai mata uang digital juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan negara.

"Dalam undang-undang juga sudah jelas pembayaran kita dalam mata uang Rupiah. Jadi, nggak tahu produk dalam bentuk apa? Kalau kaitannya dengan itu (cryptocurrency), jelas dilarang," ujar Wimboh di Hotel Rizt Carlton, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Baca Juga: BI: Bitcoin Bisa Jadi Alat Pendanaan Terorisme

Dia pun memastikan, ketentuan ini juga berlaku untuk lembaga jasa keuangan tak melakukan transaksi atau investasi dengan mata uang digital ini.

"Bagi kita sektor jasa keuangan, kalau produknya sudah dilarang otoritas ya jangan dilanggar. Harus patuh dong," tegasnya.

Terkait Aladin Capital yang akan meluncurkan produk investasi berbasis bitcoin cs ini, Wimboh mengatakan, akan melakukan pengecekan apakah merupakan lembaga jasa keuangan. Pasalnya, bila Aladin Capital merupakan lembaga jasa keuangan maka harus melaporkan terlebih dahulu kepada OJK setiap produk yang diluncurkan.

Baca Juga: Bappebti Kaji Peluang Investasi Bitcoin di Bursa Berjangka

Sebaliknya, bila Aladin Capital bukanlah lembaga jasa keuangan, maka tak dapat dilakukan pengawasan terkait produk investasi tersebut.

"Kalau dia (Aladin Capital) adalah jasa keuangan yang kita awasi, harus lapor. Saya nggak tahu, apakah Aladin Capital itu jasa keuangan yang kita awasi? Kalau non jasa keuangan, ya nggak tahu pengawasnya siapa. Kalau itu individu di luar negeri, masa kita awasi orang yang di luar negeri," tukas dia.

Oleh sebab itu, Wimboh memperingatkan, masyarakat berhati-hati dalam memilih investasi ataupun bertransaksi. Pasalnya ada risiko tinggi dalam melakukan transaksi atau investasi dengan uang digital, yakni tak ada pertanggungjawaban bila terjadi kerugian akibat nilai mata uang yang jatuh. Dia memastikan, OJK akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pelarangan uang digital.

Baca Juga: Investor Bitcoin Dilarang Gunakan Akun Anonim di Korea Selatan

"Jangan sampai masyarakat nggak paham, apa itu cryptocurrency, apa itu bitcoin. Kita OJK akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat, literasi supaya masyarakat paham dengan risikonya sehingga nanti kalau ada apa-apa sudah paham dia," pungkasnya.

Untuk diketahui, dari agenda peliputan yang diterima Aladin Capital meluncurkan produk investasi berbasis cryptocurrency yang dijamin oleh Bank HSBC. Di mana dalam perkembangannya,  produk investasi tersebut diklaim telah berkembang pesat di beberapa negara, khususnya di Vietnam.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini