Sri Mulyani Cs dan Komisi XI Sepakat Matangkan RUU AFAS

JAKARTA - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah membahas mengenai rancangan undang-undang (RUU) Pengesahan Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment on Financial Services under ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).

Adapun yang hadir dalam rapat yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo serta Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Baca Juga: Indonesia Satu-Satunya Negara yang Belum Ratifikasi Paket Komitmen ke-6 Bidang Jasa Keuangan di ASEAN

Baca Juga:

Pemerintah Kenakan Bea Masuk Pengamanan pada Impor Kain Tenunan dari Kapas

Dalam agenda hari ini, Sri Mulyani diminta menjelaskan kepada komisi XI mengenai RUU ini dan anggota Dewan akan memberikan tanggapan.

Ada dua poin yang dicantumkan dalam RUU ini, 1. Penambahan kota Makasar sebagai salah satu opsi kantor cabang perbankan negara-negara ASEAN dengan pembatasan jumlah cabang yang dibuka tetap sebanyak 2 cabang.

Baca Juga: Sri Mulyani Rayu DPR Setujui UU AFAS

2. Komitmen terkait ABIF, Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk mengizinkan QAB beroperasi di masing-masing negara. QAB Indonesia akan diperlakukan sama dengan bank domestik Malaysia dalam operasionalnya. Hal yang sama juga dilakukan Indonesia untuk QAB Malaysia.

"Urgensinya, agar pengesahan protokol ke-enam ini adalah untuk dapat diimplementasikan kerjasama jasa keuangan dengan negara anggota ASEAN," jelas Sri Mulyani, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Baca Juga: Sri Mulyani, Gubernur BI dan OJK Rapat Bahas UU AFAS dengan Komisi XI

Setelah rapat sekitar 3 jam, Komisi XI memutuskan untuk tidak langsung memberikan persetujuan untuk RUU AFAS ini, melainkan akan membahas kembali secara lebih detail di rapat selanjutnya.

"Komisi XI DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Protocol to Implement The Sixth Package of Commitments on Financial Services Under The ASEAN Framework Agreement on Services (RUU AFAS) untuk dibahas pada tahap selanjutnya dengan membentuk Panitia Kerja (Panja)," ungkap Ketua Komisi XI, Melchias Marcus Mekeng.

Dia menyebutkan pembahasan akan dimulai besok, Rabu (7/2/2018) sampai dengan Kamis (8/2/2018) dan pengambilan keputusan tingkat pertama akan dilakukan pada Senin, 12 Februari 2018.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)