JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan, alokasi dana otonomi khusus (otsus) Papua sudah sangat besar sehingga cukup untuk pembangunan Papua. Untuk tahun 2016 hingga saat ini angka itu mencapai Rp 60 triliun, terlebih ditambah dana dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp20 triliun.
"Itu jumlahnya sangat banyak. Itu total Rp80 triliun ya. Itu malah bisa menimbulkan kecemburuan daerah lain karena sebesar itu," ungkapnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Namun ternyata, alokasi dana ini tidak sejalan dengan pembangunan di Papua. Hal tersebut menyusul setelah adanya masalah gizi buruk dan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang menewaskan puluhan warga di Kabupaten Asmat, Papua.
Baca Juga: Tingkat Kemiskinan Masih Tinggi, Sri Mulyani Punya Strategi Mengatasinya
Dia menjelaskan dari 50% dana K/L senilai Rp20 triliun tersebut, diindikasikan terjadi penumpukan di 5 kabupaten saja. Padahal dana itu seharusnya menyebar untuk seluruh daerah di Papua.