Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai Belum Maksimal
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menggelar rapat koordinasi terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kantornya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Perwakilan dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian serta Sekretaris Eksekutif Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto.
Ditemui usai rakor, Menko Puan mengatakan agenda pertemuan tersebut untuk mengevaluasi bantuan pangan yang sudah dilakukan pemerintah pada bulan Januari 2018 lalu. Dalam pertemuan tersebut, turut dipaparkan mengenai realisasi BPNT yang telah diserahkan kepada masyarakat pada Januari 2018.
"Untuk bantuan Rastra itu 14,2 juta KPM, ada beberapa hal yang sudah dibahas dan masih banyak yang perlu kita lakukan evaluasi di lapangan," ujarnya dalam Konfrensi pers di Kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Baca juga: Masyarakat Sudah Bisa Terima Beras Sejahtera Setiap Tanggal 25
Terpisah, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah telah melakukan penyaluran BPNT. Hanya saja, realisasi BPNT pada Januari 2018 lalu tidak semuanya mampu tersampaikan secara tempat sasaran. "Ya 1,2 juta sudah berjalan dengan baik, hanya sedikit yang meleset, artinya enggak tepat sasaran," ucapnya.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, tidak tersalurkan secara maksimalnya BPNT disebabkan banyak masyarakat yang berhak menerima bantuan belum memiliki kartu.
Sehingga, BPNT terpaksa mendistribusikan bantuan tersebut dengan menggunakan kartu berisikan saldo uang. "Masih ada beberapa yang belum menggunakan kartu, karena belum paham. Karena itu sosialisasi pasti harus diperbaiki," ucapnya.
Baca juga: Para Menteri Jokowi Bahas Penyaluran Rastra dan Bantuan Pangan Nontunai
Senada dengan Bambang, Sekertaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengamini jika target realisasi BPNT pada Januari belum tersalurkan secara maksimal. Hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memiliki kartu. "Karena memang orangnya enggak tahu kalau dia sebenarnya dapat, terus tadi itu masalah registrasi yang enggak pas terkait kartu," jelasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
