nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Temukan "Harta Karun" Pajak

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2018 20:51 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 15 20 1860297 sri-mulyani-temukan-harta-karun-pajak-wfZoQcA8zR.jpg Sumber Foto: Instagram

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya menemukan potensi pajak baru untuk Indonesia. Hal ini untuk menjaga rasio pajak yang dianggap masih rendah dibandingkan negara lainnya.

"Jadi 2018, berhubungan dengan rezim, kita masih ada potensi pajak, minggu depan ada MoU ke perusahaan yang udah realible," ungkap Sri Mulyani di Ditjen Bea dan Cukai, Kamis (15/2/2018).

Sri Mulyani menambahkan, dengan kerja sama ini, diharapkan nantinya bisa meningkatkan perpajakan Indonesia. Pihaknya juga akan tetap menjaga perusahaan yang sudah berkontribusi terhadap rasio perpajakan saat ini.

"Mereka yang sudah di dalam negeri tetap kita jaga, peningkatan tax ratio kita identifikasi," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio pajak, hanya dia merasa tidak adil jika rasio penerimaan pajak (tax rasio) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

Dia menilai, selama ini ada perbedaan komponen Indonesia dengan negara lain yang sudah memasukkan royalti, pajak daerah, dan social security dalam tax ratio-nya.

"Ya kalau melihat dari pajak saja berarti kita tidak melakukan apple to apple. Kita melihatnya dari sisi penerimaan negara secara total, ada yang bentuk pajak, pabean dan penerimaan negara bukan pajak, royalties seperti sumber daya alam," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan meski masih jauh dibandingkan negara lain tapi dia tidak ingin memungut pajak dari yang sudah ada. Karena jika hal ini dilakukan banyak persepsi yang negatif terhadap kinerja pajak.

"Jangan hanya berkonsentrasi memungut pajak dari yang sudah comply, ini yang ditakutkan dunia usaha. Kalau mau meningkatkan tax ratio, itu dipersepsikan kita mengejar-ngejar wajib pajak yang sudah ada di dalam, dari sisi compliance, sudah meningkat dari 67% ke 72%. Tax based sudah meningkat," tukasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini