Kekompakan Buat Ekonomi Digital di Indonesia Semakin Besar
JAKARTA – Pengamat ekonomi yang juga mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, perkembangan ekonomi digital di Indonesia akan semakin besar jika dilakukan sinergi dari seluruh sektor pemangku kepentingan.
Dia mengakui, saat ini pihak perbankan, perusahaan financial technology (fintech) ataupun operator telekomunikasi masih berjalan masing-masing. Padahal, jika seluruh pemangku kepentingan tersebut bisa saling bersinergi, dapat menciptakan peluang yang lebih besar lagi terhadap perekonomian di Tanah Air.
”Saat ini belum terjadi sinergi, jika mereka berjalan sendiri-sendiri bisa saja mereka akan saling memakan satu sama lain, namun jika bersatu ini akan menjadi powerful,” kata Chatib di Jakarta kemarin.
Menurut dia, dibutuhkan kolaborasi dari tiga pihak untuk mendorong ekonomi digital di Tanah Air. Pertama, dari pihak perbankan melalui transaksi sistem pembayarannya. Kedua dari perusahaan fintech yang lebih mengetahui analitis di lapangan.
Sementara terakhir, yaitu operator telekomunikasi dengan layanan data internet. ”Tekanan dari bisnis ini akan memaksa mereka untuk berkolaborasi sehingga tidak perlu ada persaingan antara fintech dan perbankan. Di sisi lain, operator telekomunikasi juga lebih diuntungkan,” tegasnya.
Menurut Chatib, pemerintah juga harus bisa mengakomodasi keinginan dari masingmasing pihak. Untuk itu, dibutuhkan birokrasi yang tidak kaku. Dengan demikian, dapat merespons perubahan yang sengat cepat, khususnya pada era digital seperti saat ini.
”Cara yang paling baik, regulator duduk sama-sama dengan para pelakunya. Dengan demikian, kita akan mengetahui potensinya sehingga tahu juga cara treatment-nya akan seperti apa,” urainya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka kesempatan untuk menggandeng perusahaan fintech agar bisa turut menyukseskan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
Dia menyebutkan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp1,5 triliun untuk program Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Program tersebut mencakup 300 ribu pengusaha ultra mikro tahun lalu.
”Kita jajaki fintech untuk mengelola dana PIP sebesar Rp1,5 triliun sehingga dana APBN bisa digunakan sebagai modal bagi masyarakat, saat ini inovasi dan kreativitas dibutuhkan sehingga APBN tidak habis dengan sia-sia,” katanya.
Dia mengakui, pemerintah masih mengalami dilema ketika menciptakan kreativitas dan inovasi karena di sisi lain dituntut untuk tidak mengubah birokrasi yang ada.
Untuk itu, dibutuhkan kehadiran perusahaan fintech agar bisa menjangkau masyarakat yang tidak bisa disentuh pihak perbankan. ”Membutuhkan waktu dekade untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 10,2%, tapi bagi perusahaan fintech hanya butuh beberapa tahun untuk mencapai angka miliaran dari segi pembiayaan ke masyarakat,” urainya.
Di tempat yang sama, Chief Technology Officer Bank Mandiri Georgio Godong menegaskan, pihak perbankan tidak melihat industri digital seperti fintech sebagai pesaing. Bahkan, perbankan bisa bersinergi dengan industri digital yang berbasis keuangan transparan.
