Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Niaga Beras
JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR R, Edhy Prabowo mengatakan pemerintah harus memperbaiki regulasi dan tata niaga beras sehingga bisa menyederhanakan rantai pasok yang terlalu panjang di pasar.
"Rantai pasok yang panjang tersebut membuka peluang kepada para tengkulak untuk bermain di pasar," ujar Edhy Prabowo dalam seminar nasional di Jakarta, Jumat (23/2/2018).
Selain itu, dia menilai kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton yang dilakukan Kementerian Perdagangan merugikan petani. Menurutnya, impor beras belum begitu mendesak dilakukan, karena petani akan masuk masa panen raya yang dimulai dari Januari hingga Maret.
Baca Juga: Bulog Cuma Sanggup Cari Beras Impor 281.000 Ton
Dia menambahkan, saat ini stok pangan sampai dengan April masih aman. Berdasarkan data Bulog, pada musim panen ini dihasilkan beras sekitar 20,7 juta ton yaitu, Januari 2,6 juta ton, Februari 5,7 juta ton, Maret 7 juta ton dan April sekitar 5,5 juta ton. Karenanya, impor beras dengan alasan stok beras di Bulog dibawah 1 juta ton tidak wajar.
"Alasan itu tidak rasional karena beras di lapangan ada. Jadi tidak hanya dihitung di Bulog saja karena kemampuan maksimal Bulog itu 2,5 juta ton," kata dia.
Edhy mengatakan, seharusnya beras tersebut dihitung berdasarkan cadangan beras rumah tangga, beras petani, kelompok tani dan juga pengusaha. "Kenapa enggak ditanya beras di koperasi, gabungan kelompok tani, kemudian yang ada di sawah," tuturnya.
