Sebelum ke Istana, Menko Luhut Rapatkan Barisan Bahas Tim Diplomasi Minyak Sawit
JAKARTA - Sebelum menuju Istana untuk melakukan Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat koordinasi (rakor) di kantornya. Seperti diketahui, dijadwalkan Menko Luhut akan menghadiri rapat terbatas pada pukul 14.00 WIB.
Dalam rapat koordinasi di kantornya, turut hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan.
Dirjen Daglu Oke Nirwan mengatakan pada rakor kali ini adalah membahas mengenai pembentukan tim diplomasi yang akan mengajukan lobi kepada parlemen Eropa. Hal tersebut seiring rencana penghapusan bahan bakar biodiesel dari minyak sawit oleh parlemen Eropa pada tahun 2021.
Pembentukan tim tersebut sekaligus untuk memperkuat materi lobi yang akan ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kepada parlemen Eropa. Sehingga, parlemen Eropa bisa menerima lobi yang dilakukan pemerintah dan Undang-undang tentang penghapusan sawit yang diajukan oleh parlemen uni Eropa tidak jadi untuk disahkan.
"Tadi di undangannya (rakor) tentang palm oil. Ada rencana melakukan Diplomasi yang dipimpin oleh pak Luhut. nanti ke Eropa dan mungkin kita menyusun materi apa yang harus itu. Dikaitkan dengan recasting red itu saja jadi kita saling melengkapi bahan bahan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa, (6/3/2018).
Lebih lanjut Oke mengatakan, upaya diplomasi perlu dilakukan sebelum pembicaraan tiga pihak antara parlemen, komisi dan dewan uni Eropa tentang pelarangan sawit tersebut betul-betul disahkan dan disetujui. Karena jika hal tersebut terjadi, minyak sawit akan benar benar di banned atau dilarang untuk masuk ke Eropa.
"Satu ada sekarang kan pada posisi mereka melakukan trilouge tiga triparti itu. Itu supaya kalau mereka terjadi kesepakatan maka akan terjadi directive dan itu sudah terjadi binding (mengikat). Itu yang harus dihindari sehingga kita perlu melakukan (diplomasi)," jelasnya.
