nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kepatuhan Pajak RI Masih Rendah, Pembangunan Harap Maklum

Lidya Julita Sembiring, Jurnalis · Rabu 14 Maret 2018 16:08 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 03 14 20 1872681 kepatuhan-pajak-ri-masih-rendah-pembangunan-harap-maklum-H0CCeYP7yx.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak (WP) yang dinilai masih minim.

Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, rendahnya kesadaran WP dalam kepatuhan perpajakan membuat pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini masih sulit tercapai.

"Tax ratio kita juga masih rendah, kita di angka 10,8% sementara IMF mensyaratkan suatu negara dapat melakukan pembangunan berkelanjutan kalau tax rationya 12,5% minimal. Sementara tax ratio kita 10,8%, kalau pembangunan belum memenuhi harapan kita semua ya harap maklum," ungkapnya dalam acara Launching Lembaga Institute for Tax Reform & Public Policy (Instep) di Warung Daun, Cikini, Rabu (14/3/2018).

 Baca Juga:

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Komunikasi dengan Dunia Usaha

Dapat Penghargaan dari Sri Mulyani, Pengusaha Jadi Semangat Bayar Pajak

Selain itu, dia menilai penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di Indonesia secara rata-rata jauh lebih rendah dengan negara lainnya yang PPh OP nya tinggi.

Dia memaparkan data, PPh OP di luar PPh 21 di Indonesia pada 2016 sebesar 0,5% dan 2017 sebesar 0,7% dari total pajak. Capaian ini jauh lebih rendah dari negara lainnya seperti Italia misalnya, penerimaan PPh badan itu 3,9% sementara orang pribadi 16,8%. Belgia penerimaan orang pribadi 15,3% dan PPh badan hanya 3% dari PDB.

"Jadi angkanya bisa dua kali lipat dari penerimaan badan. Ini kenapa problemnya," tukasnya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini