JAKARTA - Program Down Payment (DP) 0 Rupiah yang menjadi andalan Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI).
Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan pihaknya mengaku akan mendukung program yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Asalkan segala sesuatunya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merealisasikan pembangunan rumah dengan skema uang muka (down payment/DP) nol rupiah berupa rumah susun di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan saat peletakan batu pertama (groundbreaking) hunian tersebut di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis mengatakan skema DP nol rupiah merupakan salah satu janji kampanyenya.
Proyek hunian DP Nol Rupiah di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur terus dikebut. Pengerjaan yang memakan waktu 1,5 tahun itu menghadirkan 703 unit dengan cicilan diperkirakan Rp1,2 juta untuk tipe 21 m2 dan Rp2,1 juta tipe 36 m2.
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory Pinontoan mengatakan, pembangunan DP Nol Rupiah Klapa Village memasuki tahap pemasangan pagar pembatas yang mengelilingi lokasi lahan. Selain itu, pembangunan gudang dan barak pekerja juga telah dilakukan termasuk pengecoran akses proyek dan jalan.
“Pelaksanaan konstruksi dimulai sejak Januari 2018 hingga pertengahan 2019. Sejak di mulai pengerjaan, animo masyarakat terhadap program DP Nol Rupiah sangat tinggi. Hingga saat ini, sekitar 6.000 warga mengunjungi information center,” ujar Yoory di Jakarta kemarin.
Menurut dia, hunian vertikal itu akan dijual dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang segera dibentuk Pemprov DKI Jakarta. Pembiayaan FLPP ini meringankan pembayaran angsuran atau cicilan konsumen yang membeli atau dalam hal ini warga Jakarta yang belum memiliki hunian. Untuk tipe 21 m2 dibanderol dengan harga perkiraan Rp184.800.000, sedangkan tipe 36 m2 dibanderol Rp316.800.000. Perhitungan tersebut didapat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 552/KPTS/M/2016.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan menuturkan, program DP Nol Rupiah saat ini baru mengakomodir semua persyaratan yang ada dalam program FLPP milik Kementerian PUPR. Untuk detail skemanya, baru akan di finalisasi oleh BLUD yang di bentuk April mendatang.
“Kalau DP-nya itu jelas, bisa dari pemerintah pusat, bisa juga Pemprov DKI. Kalau untuk Pemprov DKI, saya belum menyatakan sekarang ini. Nanti kita lagi bahas,” ujarnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta William Yani menyarankan Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory Pinontoan mempelajari terlebih dulu skema teknis DP Nol Rupiah. Jangan sampai setelah pembangunan, peruntukan berubah bukan untuk masyarakat menengah kebawah seperti apa yang diharapkan. Apalagi, BUMD diciptakan untuk memberikan keuntungan pada Pemprov DKI. “Kalau saya sendiri masih bingung dengan program-program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno. DP Nol Rupiah itu gimana skemanya? Apa orang enggak mampu bisa kredit?” ujarnya.
Program kerja andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terkait DP O rupiah mendapatkan tanggapan dari banyak masyarakat, berikut Kata Mereka:
1. Kaswanto (48) Karyawan Swasta
Bagus kalau memang terealisasi. Tetapi apabila berbentuk rusun itu kurang baik. Untuk harganya agak kemahalan untuk pendapatan UMR, mungkin hanya bisa untuk kalangan menengah ke atas.
Menurut saya, berat untuk orang yang pendapatan hanya UMR. Apalagi DP-nya 0% akan semakin terasa berat dan mahal, jangka waktu pelunasannya juga akan lama sekali. Saya sih, berpendapat kalau cicilannya Rp750 ribu.
2. Zainudin (50) Karyawan Swasta
Tentang hunian DP 0% dengan cicilan Rp1,2 juta terus harga Rp185.000.000 luar biasa mencengangkan harganya. Soalnya dengan harga segitu, bagi saya itu mahal dan ya bukan memberatkan, akan butuh lama buat nyicil, malah takut gak ke bayar. Kalau semakin diperkecil cicilannya, maka cicilan per bulannya akan semakin lama dan kalau bisa harganya diturunkan, kasian buat yang beli tapi gaji ga begitu besar.
3. Bambang Harianto (38) Wiraswasta
Hunian DP 0% dengan cicilan Rp1,2 juta, kalau bagi ekonomi lemah pasti merasa keberatan, seharusnya cicilan sekitar Rp750 ribu sampai Rp800 ribu lah. Tetapi, Kalau bagi menengah ke atas tidak keberatan dengan cicilan sebesar Rp1.2 juta.
4. Nurjannah (44) Ibu Rumah Tangga
Bagus sih programnya terealisasikan, kalau mengenai harga ya lumayan harganya tapi rata-rata memang segitu sekarang kalau mau beli rumah, jadi jangan heran harganya segitu. Cicilan Rp1,2 juta, namanya cicilan pasti memberatkan tapi ya semakin besar cicilan, lunasnya juga bakal cepet. Tapi cicilan segitu kekecilan, jadi lama lunasnya, kasian yang beli tiap bulan pasti kepikiran buat bayarnya yang lama. Cicilannya disesuaikan sama gaji, biar enggak terlalu membebani dan enggak terlalu lama lunasnya.
5. Zulkifli (40) Wiraswasta
Program Anies-Sandi cukup bagus sih, tapi sayang berbetuk rusun (rumah susun). Kalau rusun kekecilan terus harganya juga cukup mahal, kalau bisa turunin lagi harganya, cicilannya juga turunin Rp800 ribu mungkin. Tapi kekurangannya, cicilan bakal lama lunasnya. Kalau bisa, jangan berbentuk rusun, buatlah kayak komplek, enggak usah besar-besar rumahnya, ya samain saja sama ukuran yang di rusun itu.
(Fakhri Rezy)