Parlemen Uni Eropa Apresiasi Pengelolaan Sawit Indonesia
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memimpin delegasi Indonesia bertemu elemen penting Uni Eropa di Brussel, Belgia, untuk membahas berbagai hal, termasuk kelapa sawit.
Menurut keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (27/3/2018), pertemuan dilakukan di tengah agenda pertemuan Working Group Komisi Eropa bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim.
Bersama dengan unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) serta jajaran KBRI dengan jadwal yang padat, Siti Nurbaya bertemu Wakil Presiden Parlemen Uni Eropa Heidi Hautala; Komisioner Uni Eropa bidang lingkungan Karmenu Vella dan Ketua Persahabatan Parlemen Indonesia-Uni Eropa Ana Gomes.
Baca Juga: Sawit Penting Bagi Perekonomian RI, Ini Alasannya
Kesempatan ini dimanfaatkan Siti Nurbaya untuk menjelaskan perspektif lingkungan terkait dengan persoalan sawit paskaresolusi sawit Parlemen Uni Eropa.
Setelah mendapatkan penjelasan dari Siti Nurbaya, Heidi Hautala mengapresiasi berbagai upaya Indonesia untuk memperbaiki pengelolaan kelapa sawit terutama dalam aspek lahan.
"Selain itu dia juga melihat banyak kemajuan dalam hal penanganan lingkungan, termasuk sampah plastik. Namun begitu masih ada beberapa pekerjaan rumah, seperti monitoring independen Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu," kata Siti Nurbaya.
Hal senada juga disampaikan Komisioner Karmenu Vella yang membawahi bidang lingkungan. "Dia menghargai berbagai kemajuan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Namun juga mengatakan kiranya pengambilan keputusan kebijakan impor terkait Uni Eropa, untuk terus diinformasikan," kata Siti Nurbaya.
Baca Juga: Bappenas: Kelapa Sawit Jadi Primadona Ekspor, Tapi Punya Keterbatasan
Kedua pihak menghargai kerja sama pengembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), skema pertama yang berjalan dalam kerangka EU Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT).
Skema tersebut akan diterapkan untuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang sedang disempurnakan dan akan disahkan dalam sebuah Perpres pada akhir 2018.
Terkait hal itu Wakil Presiden Parlemen Uni Eropa menyarankan untuk mengintegrasikan ISPO dengan skema internasional Responsible Sustainable Palm Oil (RSPO). "Penerapan SVLK pada ISPO merupakan hal yang baik, karena EU mementingkan transparansi," ujar Hautala.
Nurbaya menjelaskan bahwa sejak Kamis pekan lalu dokumen proses pembahasan antara Parlemen, Dewan dan Komisi Uni Erupa (EU) mengenai rencana pengenaan tarif untuk kelapa sawit terbuka untuk publik sesuai perintah pengadilan. Hal ini memudahkan Indonesia untuk mencermati dan menyampaikan respons.
Penguatan Sistem Dalam paparannya, Siti Nurbaya menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia dalam menekan angka deforestasi dan penguatan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan (Indonesia Sustainability Palm Oil/ISPO).
Indonesia menjadi negara terdepan dalam agenda perubahan iklim dunia. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, juga telah dikeluarkan berbagai kebijakan mengenai tata kelola hutan berkelanjutan dan perdagangan hasil hutan.
"Ini merupakan tahun kedua penerapan FLEGT untuk kayu Indonesia, semuanya berjalan baik dan menjadi contoh baik untuk seluruh dunia," ungkap Siti Nurbaya.
