Pemkot Depok Kaji Penerapan Jalan Berbayar di Margonda
DEPOK – Pemerintah Kota Depok sedang mengkaji penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di sepanjang Jalan Margonda Raya. Pemberlakuan ERP dinilai mampu mengatasi kemacetan.
Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengatakan, wacana itu masih dalam kajian mendalam antara Pemerinta Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Depok. “Itu kan masih dalam kajian, belum ada sesuatu hal yang bisa diimplementasikan,” katanya.
Kebijakan itu baru akan dibahas bersama Dinas Perhubungan Kota Depok pekan ini. “Dishub Depok akan ke Bandung untuk berkoordinasi, apakah efektif, efisien, apakah memang baik, itu masih dalam kajian,” katanya.
Menurut dia, jika kebijakan tersebut dibuat demi kemaslahatan bersama maka pihaknya akan menyetujui kebijakan tersebut. “Apa pun hasilnya nanti dari pusat akan kita verifikasi turun ke lapangan mungkin nanti akan uji coba dan sebagainya,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, rencana itu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan baik. Pasalnya, sampai saat ini tidak ada jalur alternatif yang bisa dilalui pengendara yang ingin menuju Jakarta dari arah Timur dan Barat Depok.
Baca Juga : Taiwan Tawarkan Transportasi Pintar ke Indonesia
Dadang melihat, di Jalan Margonda banyak akses keluar masuk yang biasa digunakan warga. Hal ini bisa menghambat pengawasan kebijakan tersebut nantinya. “Di Jalan Margonda itu banyak jalan-jalan kecil yang menjadi akses warga, sehingga pengaturannya itu sangat sulit jika diterapkan ERP,” katanya.
Sebelum wacana ini di terapkan, kata dia, diperlukan kajian yang matang dengan berbagai pihak. Mulai Dinas Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Depok, hingga Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). “Jalan Margonda ini kan jalur lintas regional, jadi perlu melibatkan berbagai pihak,” tukasnya.
Pihaknya belum tahu apakah ERP akan maksimal jika diberlakukan di Jalan Margonda atau tidak. Wacana itu dikeluarkan Pemprov Jawa Barat dengan maksud mengurai kemacetan.
“Saya belum bisa katakan itu (mumpuni), karena masih dalam kajian teknis, tapi menurut pengamatan kita dengan banyaknya jalan-jalan kecil yang menuju permukiman warga ini akan sulit dikendalikan,” akunya.
Menurut dia, diperlukan alternatif untuk mengatasi kemacetan, misalnya dengan program Weekend Trust. “Ini yang akan kami sampaikan juga saat pembahasan bersama terkait ERP di Bandung pada Kamis (12/4/2018) besok,” katanya.
Weekend Trust merupakan kebijakan yang akan membatasi kendaraan yang melintas di Jalan Margonda Raya pada hari libur dengan membedakan pelat nomor ganjil-genap. “Jadi, kami mengintervensi kendaraan pada hari libur, karena hari itu bisa dikatakan sangat crowded,” katanya.
Salah seorang warga, Rubi, 27, mengaku menolak secara tegas kebijakan jalan berbayar yang akan diterapkan di ruas Jalan Margonda Raya. “Saya enggak setuju, setiap hari saya lewat Jalan Margonda. Kalau lewat saja nanti bayar, saya harus lewat mana yang tidak bayar,” keluhnya.
Pria yang bekerja sebagai pegawai swasta di Jakarta ini menilai jalan raya merupakan fasilitas umum dan merupakan hak warga untuk melintasi secara nyaman. Kebijakan jalan berbayar sangat meresahkan dan memberatkan warga Depok. “Semoga pemerintah mendengar keluhan kami sebagai warga kalau kebijakan ERP sangat membebani pengendara,” ucapnya.
Baca Juga : BPS Catat Pengguna Moda Transportasi Turun, Pertanda Apa?
Pakar Manajemen Inovasi Universitas Indonesia (UI) Ali Berawi mengatakan, tujuan penerapan ERP adalah mengendalikan arus kendaraan sehingga mengurangi kemacetan dengan sistem pembayaran saat melintas. Besaran tarif yang digunakan itu akan menentukan kesanggupan masyarakat untuk membayar atas penggunaan akses jalan. “Sehingga harus dipikirkan sangat matang jika mau diterapkan di Margonda,” katanya.
Sebelum sistem diterapkan, maka harus disiapkan sarana dan prasarananya. Termasuk juga moda transportasi dan alternatif untuk pengguna jalan. “Public transpor-nya harus disiap kan. Kemudian disiapkan park and ride serta trotoar harus di buat yang memadai,” ungkapnya.
Selain itu, juga disiapkan shuttle bus jika nanti diberlaku kan ERP sehingga mobilitas orang yang hendak menuju Margonda bisa terbantu dengan bus kawasan tersebut. “Perlu dilihat juga apakah memang banyak orang yang sengaja menuju Margonda atau sekedar melintas saja. Kalau memang tujuan nya Margonda, maka park and ride dan shuttle bus bisa maksimal digunakan,” katanya.
R Ratna Purnama
(feb)
(Rani Hardjanti)
