nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Komisi VII Kumpulkan Kementerian ESDM dan KLH, Bahas Tumpahan Minyak Pertamina

Ulfa Arieza, Jurnalis · Senin 16 April 2018 15:20 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 04 16 320 1887261 komisi-vii-kumpulkan-kementerian-esdm-dan-klh-bahas-tumpahan-minyak-pertamina-aWxkaSRlAL.jpg Rapat Komisi VII dengan Kementerian ESDM dan KLH. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membahas tumpahan minyak PT Pertamina (Persero) dan kebakaran di Teluk Balikpapan.

Rapat kerja dilangsungkan bersamaan dengan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Kapolda Kalimantan Timur, dan Kepala Badan Pegatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas).

"Rapat akan membahas pertanggungjawaban PT Pertamina terhadap korban tumpahan minyak dan kebakaran di Teluk Balikpapan," ujar Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribudi Komisis VII, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/4/2018).

Baca Juga: Darurat Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan, 1.000 Personel Dikerahkan Bersihkan Laut

Adapun rapat ini terbuka untuk umum dan dimulai sekira pada pukul 13.45 WIB. Gus Irawan mengatakan, Komisi VII menaruh perhatian atas tumpahan minyak dan kebakapran kapal yang mengakibatkan lima orang meninggal dan pencemaran ats tumpahan minyak.

Komisi VII pun telah melakukan kunjungan langsung ke Balikpapan. "Investigasi masih berlangsung, kami memandang korban jiwa akibat kegiatan ini perlu diberikan perhatian,"ujarnya.

Ketika rapat dimulai, Menteri ESDM Ignasius Jonan belum tiba di lokasi dan diwakili oleh Wakil Menteri Arcandra Tahar. Oleh karena itu, anggota Komisi VII meminta agar rapat dimuali dengan mendengar paparan dari Menteri LHK Siti Nurbaya.

Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengaku kecewa dengan absennya Menteri ESDM Ignasius Jonan ketika rapat dimulai. Sebab, kejadian ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur yang sangat signifikan sehingga dampaknya sangat terasa bagi perekonomian.

"Secara konstritusi harus ditegakan, jadi tolong disampaikan kepada Pak Menteri ESDM ini soal konstitusi. Saya minta Bu Menteri LHK yang mendahului, bukan pak Wamen ESDM," kata dia.

Rapat pun kemudian dimulai dengan mendengarkan paparan dari Menteri LHK Siti Nurbaya. Diteruskan dengan paparan dari semua pihak.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini