Diperingati Tiap Tahun, Ini Semarak May Day 2018
3. Pekerja Honorer Minta Diangkat PNS
May Day ini juga dimanfaatkan pekerja honorer di Indonesia untuk menyuarakan aspirasinya. Salah satunya adalah Dali (37 Tahun) salah seorang guru honorer SD asal Brebes, Jawa Tengah yang ikut dalam aksi May Day di Kawasan Monas pada hari ini. Dalam aksinya kali ini, Dali menuntut agar pemerintah mengangkat pegawai honorer K2 sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Saya datang dari Brebes, saya menuntut agar pemerintah mengangkat pegawai honorer K2 diangkat jadi PNS, jadi PNS harga mati,” ujarnya saat berbincang dengan Okezone, di Kawasan Monas, Jakarta.
Dali mengaku sudah mengabdi sebagai guru SD honorer selama kurang lebih 15 tahun (periode 2003-2018). Sedangkan penghasilannya hanya sebesar Rp500.000 per bulan.
Baca Juga: May Day, Menaker Ingin Hubungan Buruh-Pemerintah-Pengusaha Kian Harmonis
4. Giliran Outsourcing Minta Jadi Pegawai Tetap
Dalam aksi ini juga para pekerja yang notabenenya adalah pegawai outsourcing di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuntut kesejahteraan yang layak kepada pemerintah.
Dalam aksinya, para pekerja tersebut meminta agar perusahaan BUMN segera mengangkat pegawai outsourcing menjadi pegawai tetap. Bahkan, beberapa para peserta aksi meminta kepada pemerintah untuk menyamakan pegawai outsourcing BUMN layaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kami pegawai BUMN meminta agar pegawai (outsourcing) diangkat menjadi PNS,” ujar salah satu orator di Kawasan Monas, Jakarta.
5. Pengemudi Ingin Pemerintah Legalkan Ojek Online
May Day juag dimanfaatkan oleh pekerja ojek online (ojol) untuk meminta kepastian hukum. Dari pantauan Okezone di lapangan, para ojek online ikut dalam rombongan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam aksi long march dari patung kuda menuju Istana merdeka. Namun, para rombongan sempat berhenti persis di depan Kantor Kementerian Perhubungan untuk menyuarakan aspirasinya.
Dalam aksinya, para ojek online meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan legalisasi terhadap ojek online. Karena selama ini, belum ada aturan khusus yang mengatur legalisasi ojek online.
"Kami teman-teman dari ojek online butuh legalisasi dari pemerintah," ucap salah seorang orator di depan Kantor Kementerian Perhubungan.
